You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Petugas Gabungan Lakukan Pengawasan Prokes Tempat Usaha di Pulau Kelapa
photo Suparni - Beritajakarta.id

Petugas Gabungan Lakukan Pengawasan Prokes Tempat Usaha di Pulau Kelapa

Petugas gabungan dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Polri melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan (prokes) tempat usaha di Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kepulauan Seribu, Kamis (9/9) malam.

Mencegah penyebaran COVID-19

Kepala Satpol PP Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Edi Syahrudi mengatakan, pengawasan dalam masa perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 ini dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap patuh prokes meski sudah ada pelonggaran-pelonggaran aktivitas.

"Dalam pengawasan prokes sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 ini dikerahkan 10 personel gabungan. Kami tidak mendapati adanya warga yang berkerumun atau melanggar aturan," ujarnya, Jumat (10/9).

Perkembangan Data Kasus dan Vaksinasi COVID-19 di Jakarta per 9 September 2021

Menurutnya, pengawasan prokes tempat usaha dilakukan di lingkungan RT 04, 05  dan RT 07 di RW 04, Kelurahan Pulau Kelapa. Termasuk, di kawasan sekitar Dermaga Utama Pulau Kelapa.

"Kami mengimbau masyarakat, khususnya pelaku usaha untuk terus mematuhi prokes dan menaati aturan yang sudah ditetapkan. Kami minta pelaku usaha juga tidak segan mengingatkan konsumennya untuk patuh prokes," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye10421 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1319 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1234 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1210 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye961 personBudhi Firmansyah Surapati