Pemprov DKI Inisiasi Penyaluran Kredit Modal Usaha Mikro Sebesar 4 Triliun 

Dalam upaya mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bank DKI sebagai MLA (Mandated Lead Arrangers) berkolaborasi dengan 19 bank yang terdiri dari Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia, Bank Swasta Nasional dan Lembaga Keuangan Syariah (Badan Pengelola Keuangan Haji) untuk menyalurkan pembiayaan sindikasi sebesar Rp 4 triliun kepada PT Permodalan Nasional Madani.

Penerima dari modal ini antara Rp 2-5 juta bisa sampai 2 juta unit usaha

"Ini memiliki nilai Rp 4 triliun, bila dibayangkan penerima dari modal ini antara Rp 2-5 juta bisa sampai 2 juta unit usaha yang terfasilitasi lewat pembiayaan ini. Jadi, kami bersyukur. Harapannya, dalam situasi pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi ini, mereka yang berskala ultra mikro, mikro dan kecil akan bisa mendapatkan permodalan," ucap Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kredit Pembiayaan Sindikasi PT Permodalan Nasional Madani, Penyaluran Pembiayaan bagi Pelaku Usaha Ultra Mikro, Mikro dan Kecil di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, dikutip dari Siaran Pers PPID Provinsi DKI Jakarta, Kamis (2/12).

Menurut Gubernur Anies, pembiayaan sindikasi ini merupakan bentuk dari hadirnya keadilan sosial melalui mekanisme pasar, di mana lembaga keuangan melalui bank-bank tersebut menyuntikkan dana permodalan langsung kepada mereka para pengusaha ultra mikro, mikro dan kecil untuk nantinya mereka dapat berkembang.

Kembangkan Ekonomi Kreatif, Pemprov DKI dan Katapel.id Gelar Bimbingan Intensif Komersialisasi Pelaku Kreatif

"Bahwa, di dalam kita memfasilitasi kesejahteraan, prinsip yang selalu dianut adalah memberikan kesempatan pada yang kecil untuk menjadi besar tanpa mengecilkan yang sudah besar. Mekanismenya seringkali tak banyak, sehingga ini bukan sekadar melaksanakan program, tetapi ini melunasi janji kemerdekaan, memajukan kesejahteraan umum dan menghadirkan keadilan sosial," ungkap Gubernur Anies.

"Mekanisme permodalan ini menjadi unik, karena sindikasi dari begitu banyak bank bekerja bersama menyalurkan dan dikoordinasi oleh Bank DKI, lalu sampai itu di rakyat. Inilah yang namanya menggunakan mekanisme pasar untuk menghadirkan keadilan sosial yakni memberikan suntikan ke pasar tapi langsung diberikan kepada yang kecil (pelaku UMKM)," jelasnya.

Komitmen untuk mengembangkan para pelaku UMKM juga diungkapkan Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy. Ia menyebut, langkah konkret Bank DKI, selain memberikan bantuan permodalan, juga memberikan pelatihan serta mendorong agar UMKM di Jakarta masuk ke dalam pasar digital.

"Indonesia ini UMKM-nya 80 persen, jadi ini yang perlu kita bangun untuk membesarkan UMKM dan Bank DKI masuk di sana melalui Jakpreneur juga. UMKM butuh pelatihan dan pendampingan, selain itu UMKM juga sedang didorong untuk melakukan digitalisasi produk dan Bank DKI terlibat di dalamnya," paparnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu mengapresiasi langkah Bank DKI yang telah menyatukan sistem pembiayaan secara konvensional maupun yang syariah.

"Dari Rp 4 triliun yang ditandatangani, ada Rp 2,2 triliun dari bank konvensional dan Rp 1,8 triliun yang dibiayai dari BPKH dan unit syariah. Jadi, Alhamdulillah, Bank DKI telah menyatukan antara kredit dengan prinsip syariah dan konvensional," pungkasnya.