Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kebayoran Lama, menyepakati 1.204 usulan untuk dilanjutkan dalam Musrenbang tingkat Kota Jakarta Selatan. Musrenbang diikuti Sekretaris Kota (Sekko) Jakarta Selatan, Ali Murthado; Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono; Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Esti Arimi Putri, jajaran kecamatan, kelurahan, serta perwakilan masyarakat.

Kelima usulan prioritas dibutuhkan oleh warga

Sekretaris Kota Jakarta Selatan, Ali Murtadho mengatakan, usulan warga  yang diakomodir melalui musrenbang merupakan proses agar masyarakat memahami mekanisme teknis perencanaan, pelaksanaan dan gagasan yang tertuang dalam perencanaan pembangunan.

"Kami bersyukur atas kehadiran anggota DPRD yang pada akhirnya nanti mengawal aspirasi warga Kebayoran Lama di dalam proses penganggaran. Sehingga semua program terealisasi dan bermanfaat bagi warga," ujar Ali Murtadho, Senin (14/2).

Menurutnya, ada lima usulan prioritas dalam Musrenbang Kebayoran Lama yakni pembangunan TPS3R Terpadu, peningkatan pedestarian jalan/trotoar, pembangunan Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama dan Puskesmas Kelurahan Pondok Pinang, kendaraan operasional kebersihan di pasar, dan penataan kawasan terpadu Pasar Kebayoran Lama.

"Kelima usulan prioritas dibutuhkan oleh warga. Ini menunjukkan bahwa ada bagian di mana proses pembangunan harus dikuatkan pada bidang yang secara teknis dibutuhkan masyarakat," kata Ali.

Aggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menjelaskan, banyak prioritas usulan yang diajukan oleh warga dalam pembahasan Musrenbang merupakan apa yang dirasakan dan membutuhkan penanganan dari pemerintah daerah.

"Contoh, penanganan drainase yang menjadi tanggung jawab penanganan dari SDA DKI. Usulan ini diajukan karena warga Kebayoran Lama merasakan dan membutuhkan penanganan dari instansi terkait," jelasnya.

Menurutnya, usulan yang diajukan warga Kebayoran Lama lebih banyak kegiatan fisik dibanding non fisik.

"Kita hargai dan hormati, karena itu yang menjadi sorotan warga Kebayoran Lama," ucapnya.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Esti Arimi Putri menambahkan, tantangan terbesar yakni pengusulan kembali usulan tahun sebelumnya yang belum terealisasi.

"Kami percaya, kalau saat ini kolaborasi Jakarta tercipta dari Pemprov DKI Jakarta dan kami bisa membantu mengawal. Semua usulan dari 2022 mengarah ke 2023 akan menjadi skala prioritas," tambahnya.