You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 2.000 Warga Divaksin COVID-19 di GOR Pulogadung
photo Nurito - Beritajakarta.id

2.000 Warga Divaksin COVID-19 di GOR Pulogadung

Sebanyak 2.000 warga mendapatkan layanan vaksin COVID-19 di GOR Pulogadung, Jl Raya Pemuda, Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (10/3). Layanan vaksinasi ini ditinjau langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Layanan diberikan untuk dosis pertama, kedua dan ketiga 

Kasudin Kesehatan  Jakarta Timur, Indra Setiawan menjelaskan, layanan vaksinasi yang dibarengi dengan kegiatan uji emisi oleh Dinas Lingkungan Hidup ini merupakan hasil kolaborasi jajaran Pemprov DKI Jakarta dengan TNI, Polri dan TV One.  Layanan vaksinasi hanya digelar sehari dengan sasaran warga  usia 12 tahun ke atas hingga  lanjut usia.

"Vaksin yang digunakan Astra Zeneca, Pfizer dan Sinovac. Layanan diberikan untuk dosis pertama, kedua dan ketiga atau booster," ucap Indra.

PPKM Jakarta Turun Level 2, Gubernur Anies Ajak Masyarakat Vaksin Booster dan Waspada Penularan

Kepala Puskesmas Kecamatan Pulogadung, Titta Gusni Salim menambahkan, ada 100 tenaga kesehatan dilibatkan dalam layanan vaksinasi ini. Mereka gabungan dari tenaga medis Puskesmas, klinik kesehatan dan tim TNI/Polri.

"Dari 2.000 vaksin yang disiapkan, komposisinya 1.750 untuk Pfizer, 150 Sinovac dan 100 AstraZeneca.  Kita berharap layanan vaksinasi ini dapat mempercepat terciptanya herd immunity masyarakat," ungkap Titta.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12606 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1394 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1390 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1337 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1042 personBudhi Firmansyah Surapati