Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP) Jakarta Utara dinominasikan menjadi unit kerja berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Kami optimistis dengan beragam dukungan

Kepala Unit PM dan PTSP Jakarta Utara, Lamhot Tambunan mengatakan, nominasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2022 merupakan ajang penilaian dari Kementerian PANRB terhadap unit kerja pemerintahan yang mampu menerapkan lingkungan kerja bebas korupsi, bersih dan melayani dengan baik. Keikutsertaan tahun ini merupakan kali kedua.

“Pertama kami berterima kasih kepada Biro ORB Setda Daerah DKI Jakarta, tahun ini diikutsertakan kembali. Kami optimistis dengan beragam dukungan dari Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara, stakeholder, hingga masyarakat,” ujarnya, Selasa (5/7).

Dijelaskan Lamhot, agar bisa meraih predikat tersebut, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan sejak Februari 2022. Beragam persiapan itu mulai dari melengkapi beragam jenis dokumen hingga merancang komitmen serta inovasi dalam kemudahan perizinan dan investasi di DKI Jakarta, khususnya Kota Jakarta Utara.

Menurutnya, Unit PM dan PTSP Jakarta Utara telah menghadirkan inovasi KOPI LATE yang merupakan kepanjangan dari Konsultasi Perizinan Layanan Terkomunikasi. Inovasi ini memastikan seluruh pemohon mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan langsung dari tim teknis melalui pertemuan daring dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan pemohon bisa mengetahui kepastian jangka waktu perizinannya rampung.

Selain memastikan semua jajaran berkomitmen memberikan layanan dengan sepenuh hati dan komunikatif, Lamhot juga memastikan tidak ada pungutan liar di luar ketentuan retribusi yang telah ditentukan sesuai perundang-undangan. Seluruh pembayaran retribusi telah dilakukan melalui sistem pembayaran perbankan, tidak lagi melalui petugas.

"Komitmen ditunjukkan melalui keterbukaan informasi publik, inovasi pelayanan, kemudahan perizinan dan investasi, hingga tidak adanya pungutan liar di luar ketentuan retribusi resmi," tandasnya.