You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemprov DKI - UPH Jalin Kerja sama
.
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

DKI Waspadai Perdagangan Barang Palsu

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Universitas Pelita Harapan (UPH) menjalin kerja sama terkait penelitian mengenai penanggulangan perdagangan barang palsu. Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Rektor UPH, Yonathan Parapak di Balai Agung. Turut hadir dalam penandatanganan kerja sama tersebut, Direktur Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM RI, Ahmad M Ramli.

Masih banyak pula produk yang dipalsukan secara signifikan, salah satunya di bidang otomotif seperti suku cadang dan pelumas kendaraan bermotor

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang membuka Focus Group Discussion (FGD) mengatakan, penguatan regulasi tingkat daerah untuk meningkatkan efektifitas perlindungan konsumen dan hak kekayaan Intelektual (HKI). FGD tersebut sekaligus mengukuhkan kerja sama kedua belah pihak berkaitan dengan penelitian mengenai penanggulangan perdagangan produk palsu dan bajakan di wilayah DKI Jakarta.

"Antara lain terkait dasar hukum dan landasan operasional yang benar sebagai acuan kewenangan Pemprov DKI Jakarta," kata Basuki di Balai Agung, Balaikota DKI Jakarta, Rabu (13/5).

Warga Pulau Tidung Serahkan Ratusan Motor Bodong

Ia mengatakan, hasil diskusi ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan naskah akademik serta penyusunan rancangan Peraturan Gubernur mengenai penguatan perlindungan konsumen dan HKI.

"Nanti kita akan tuangkan dalam Peraturan Gubernur," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM RI, Ahmad M Ramli mengungkapkan, peredaran barang palsu dan bajakan telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan dalam tatanan ekonomi dan perdagangan Indonesia.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil studi Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menyebutkan, kerugian perekonomian Indonesia akibat barang palsu dan bajakan diperkirakan mencapai Rp 65 trilliun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Peredaran barang palsu tersebut terjadi pada sektor industri obat-obatan dan program komputer (software).

"Masih banyak pula produk yang dipalsukan secara signifikan, salah satunya di bidang otomotif seperti suku cadang dan pelumas kendaraan bermotor," tambahnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Plt Wali Kota Jaktim Tinjau Posko Antitawuran di Batu Ampar

    access_time16-04-2025 remove_red_eye4284 personNurito
  2. DPRD Dukung Jakarta Jadi Kota Perfilman

    access_time14-04-2025 remove_red_eye1837 personFakhrizal Fakhri
  3. Kebakaran di Bawah Kolong Tol Wiyoto Wiyono Berhasil Dipadamkan

    access_time16-04-2025 remove_red_eye1705 personAnita Karyati
  4. Pemprov DKI Pastikan Rekrutmen 1.652 Petugas PPSU Transparan dan Bebas KKN

    access_time15-04-2025 remove_red_eye1633 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Langkah Pemprov Gunakan Truk Sampah Listrik Diapresiasi

    access_time14-04-2025 remove_red_eye1615 personFakhrizal Fakhri

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik