DKI Kucurkan Rp 2,1 - 3 M untuk PHL Kelurahan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,1-3 miliar kepada para lurah se-DKI untuk merekrut Pekerja Harian Lepas (PHL) atau tenaga kerja kontrak pada tahun ini. Anggaran itu dilokasikan untuk membayar gaji para PHL sebesar Rp2,7 juta setiap bulan, biaya asuransi kesehatan dan tenaga kerja, belanja bahan-bahan material bangunan beserta satu unit mobil pikap sebagai kendaraan operasional.
Jadi memang benar, itu sudah ada Pergub-nya tentang PPSU di kelurahan. Di situ sudah jelas bahwa kelurahan akan merekrut tenaga kerja kontrak
Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Bambang Sugiyono mengatakan, perekrutan tenaga kerja kontrak atau PHL pada tahun ini telah didasari payung hukum Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penanganan Prasarana dan Saranan Umum (PSSU) di kelurahan. "Jadi memang benar, itu sudah ada Pergub-nya tentang PPSU di kelurahan. Di situ sudah jelas bahwa kelurahan akan merekrut tenaga kerja kontrak," katanya di Balaikota, Selasa (19/5).
Mantan Walikota Jakarta Utara ini menyampaikan, jumlah tenaga kerja kontrak yang akan direkrut di masing-masing kelurahan bervariasi antara 40-70 orang, tergantung dari luasan wilayah dan jumlah penduduknya. Kelurahan yang luasan wilayahnya kecil dan berpenduduk sedikit, diberikan 40 orang tenaga kerja kontrak. "Kalau luas wilayah arealnya besar dan banyak penduduknya, bisa 70 orang," ujarnya.
Kebijakan Ahok Rekrut 18 Ribu PHL Didukung LurahDikatakan Bambang, dalam perekrutan ini, para lurah diberikan kewenangan dan otoritas penuh untuk memilih sendiri tenaga kerja kontrak yang nantinya akan dipekerjakan di kantor kelurahan mereka. Para Tenaga kerja kontrak yang direkrut tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain berusia 18-58 tahun, berpendidikan maksimal Sekolah Dasar (SD) dan harus ber-KTP DKI.
"Persyaratan lainnya, tenaga kerja kontrak itu tidak boleh menjabat atau sedang menduduki jabatan Ketua RT, RW dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK). Mereka digaji Rp2,7 juta tiap bulan, sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP). Kemudian mereka juga dapat peralatan dan seragam khusus warna orange. Itu semua anggarannya ada di kelurahan, termasuk buat beli bahan bangunan seperti semen dan mobil pikap buat operasional," ucapnya.
Lebih lanjut Bambang mengutarakan, selain gaji, para tenaga kerja kontrak yang direkrut juga akan mendapat fasilitas asuransi kesehatan dan tenaga kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Setiap harinya, para tenaga kerja kontrak tersebut bekerja dua shift yang dimulai dari pukul 07.00 - 15.00 WIB dan pukul 15:00-23:00.
Ia menambahkan, tiap satu atau tiga bulan, kinerja tenaga kerja kontrak tersebut akan dievaluasi para lurah. Tenaga kerja kontrak yang tidak menunjukan kinerja atau performa baik di lapangan, terancam dicopot atau diputus kontrak kerjanya.
Ia berharap, dengan adanya bantuan tenaga kerja kontrak, kinerja para lurah di setiap wilayah dapat dapat lebih optimal dalam menyelesaikan segala persoalan yang ada di Jakarta seperti jalan rusak, genangan dan sampah.
