Bupati Kepulauan Seribu, Tri Djoko Sri Margianto mengapresiasi rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan melakukan perampingan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab setempat.

Tuntutan masyarakat saat ini cukup tinggi soal kinerja dan pelayanan, karena gaji PNS saat ini sudah lebih tinggi dibanding pegawai swasta

Meski begitu, Tri tetap menilai jumlah PNS di Pemkab Kepulauan Seribu masih cukup efektif dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, yang harus dievaluasi adalah kinerja PNS.

"Tuntutan masyarakat saat ini cukup tinggi soal kinerja dan pelayanan, karena gaji PNS saat ini sudah lebih tinggi dibanding pegawai swasta. Jadi tidak bisa santai atau malas-malasan. Nah kalau masih ada yang kerjanya santai begitu yang perlu dipensiunkan dini," tegas Tri.

Tri mengaku, selama empat bulan bertugas di Pemkab Kepulauan Seribu, ia telah melakukan sejumlah konsolidasi dan evaluasi kinerja PNS yang dibawah tanggungjawabnya.

"PNS memang bukan jabatan sosial, karena digaji pakai uang rakyat jadi harus bekerja sebaik mungkin, bukan yang keluyuran di mal," jelas Tri.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidajat menilai birokrasi di Pemkab Kepulauan Seribu terlalu gemuk dan tidak sebanding dengan luas wilayah. Alhasil, pembangunan dan pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur di lingkungan Pemkab pun tidak efisien

Selain birokrasi yang gemuk, Djarot juga menyoroti sebagian PNS yang bekerja di Pemkab Kepulauan Seribu tapi bedomisili di daratan Jakata. Sedangkan, PNS yang merupakan asli anak pulau tersebut sangat sedikit.