You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Sinkronkan Data dan Gencarkan Bansos Tepat Sasaran, Pemprov DKI Berkomitmen Atasi Kemiskinan
.
photo Nugroho Sejati - Beritajakarta.id

Sinkronkan Data dan Gencarkan Bansos Tepat Sasaran, Pemprov DKI Berkomitmen Atasi Kemiskinan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen untuk menanggulangi kemiskinan di Jakarta, salah satunya melalui sinkronisasi data dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait.

B antuan sosial atau jaminan sosial kepada masyarakat

Hal ini dilakukan karena data akurat sangat penting digunakan dalam beragam program bantuan sosial kepada masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah sebagaimana disampaikan Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai memimpin rapat pimpinan (rapim) tentang sinkronisasi data kemiskinan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/7).

“Dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Jakarta, maka Pemprov DKI harus menjaga batas garis kemiskinan supaya tidak masuk lebih dalam lagi. Kita harus jaga batas bawahnya. Jaganya dengan apa? Dengan gencar memberikan bantuan sosial atau jaminan sosial kepada masyarakat. Kita tahan di sana," ujar Heru.

BPS: Ekonomi Jakarta Naik, Angka Kemiskinan Turun

Untuk mengurangi kemiskinan, lanjut Pj. Gubernur Heru, Pemprov DKI memberikan berbagai program bantuan sosial. Di antaranya program pangan bersubsidi, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Kartu Anak Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, dan program kesejahteraan sosial lainnya. 

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan pelatihan-pelatihan melalui Pusat Pelatihan Kerja, pembekalan kewirausahaan Jakpreneur melalui program pemasaran dan fasilitas permodalan, dan program lainnya.

Lebih lanjut, Pj Gubernur Heru menerangkan, pandemi Covid-19 selama dua tahun membuat situasi ekonomi menjadi sangat menantang. Namun, saat ini perekonomian di Jakarta mulai menggeliat kembali. "Pascapandemi, perekonomian mulai berjalan dan bangkit kembali," terangnya.

Tantangan lain yang dihadapi Jakarta saat mengukur tingkat kemiskinan adalah mobilitas penduduk yang relatif tinggi, seperti banyak pendatang baru di Jakarta yang belum memiliki pekerjaan tetap maupun pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan usahanya terganggu saat pandemi. Hal ini membutuhkan strategi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah dalam sinergi kebijakan pengendalian penduduk, data terpadu berbasis sistem informasi, dan sinkronisasi target pensasaran program pusat-daerah, utamanya untuk target sasaran penduduk non-KTP DKI.

Menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan DKI Jakarta pada Maret 2023 secara Year on Year (YoY) membaik (4,44%) atau sebanyak 24,21 ribu jiwa penduduk miskin yang berhasil dientaskan. Perbaikan kinerja tersebut dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi produktif yang semakin menggeliat dan program penanggulangan kemiskinan yang kian efektif di DKI Jakarta. Akselerasi terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai target percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024.

"Data BPS menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan di Jakarta. Ini hal yang baik dan harus menjadi pemicu para OPD agar kita di Pemda DKI dapat menahan supaya garis kemiskinan bisa kita tahan, tidak terperosok, dan mereka kita bantu kehidupannya," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Kembali Raih Penghargaan dari Kemendag

    access_time18-11-2024 remove_red_eye3638 personFolmer
  2. Camat Duren Sawit Sosialisasikan Pilkada di KBT

    access_time16-11-2024 remove_red_eye1041 personNurito
  3. 40 Kafilah Jaksel Ikuti STQH Tingkat Provinsi DKI

    access_time15-11-2024 remove_red_eye948 personTiyo Surya Sakti
  4. Pj Gubernur Teguh Pastikan Jakarta Aman, Stabil dan Terkendali

    access_time20-11-2024 remove_red_eye880 personFolmer
  5. Derai Hujan Masih Membasahi Jakarta Hari Ini

    access_time17-11-2024 remove_red_eye858 personTiyo Surya Sakti