Sinkronkan Data dan Gencarkan Bansos Tepat Sasaran, Pemprov DKI Berkomitmen Atasi Kemiskinan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen untuk menanggulangi kemiskinan di Jakarta, salah satunya melalui sinkronisasi data dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait.
Bantuan sosial atau jaminan sosial kepada masyarakat
Hal ini dilakukan karena data akurat sangat penting digunakan dalam beragam program bantuan sosial kepada masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah sebagaimana disampaikan Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai memimpin rapat pimpinan (rapim) tentang sinkronisasi data kemiskinan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/7).
“Dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Jakarta, maka Pemprov DKI harus menjaga batas garis kemiskinan supaya tidak masuk lebih dalam lagi. Kita harus jaga batas bawahnya. Jaganya dengan apa? Dengan gencar memberikan bantuan sosial atau jaminan sosial kepada masyarakat. Kita tahan di sana," ujar Heru.
BPS: Ekonomi Jakarta Naik, Angka Kemiskinan TurunUntuk mengurangi kemiskinan, lanjut Pj. Gubernur Heru, Pemprov DKI memberikan berbagai program bantuan sosial. Di antaranya program pangan bersubsidi, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Kartu Anak Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, dan program kesejahteraan sosial lainnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan pelatihan-pelatihan melalui Pusat Pelatihan Kerja, pembekalan kewirausahaan Jakpreneur melalui program pemasaran dan fasilitas permodalan, dan program lainnya.
Lebih lanjut, Pj Gubernur Heru menerangkan, pandemi Covid-19 selama dua tahun membuat situasi ekonomi menjadi sangat menantang. Namun, saat ini perekonomian di Jakarta mulai menggeliat kembali. "Pascapandemi, perekonomian mulai berjalan dan bangkit kembali," terangnya.
Tantangan lain yang dihadapi Jakarta saat mengukur tingkat kemiskinan adalah mobilitas penduduk yang relatif tinggi, seperti banyak pendatang baru di Jakarta yang belum memiliki pekerjaan tetap maupun pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan usahanya terganggu saat pandemi. Hal ini membutuhkan strategi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah dalam sinergi kebijakan pengendalian penduduk, data terpadu berbasis sistem informasi, dan sinkronisasi target pensasaran program pusat-daerah, utamanya untuk target sasaran penduduk non-KTP DKI.
Menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan DKI Jakarta pada Maret 2023 secara Year on Year (YoY) membaik (4,44%) atau sebanyak 24,21 ribu jiwa penduduk miskin yang berhasil dientaskan. Perbaikan kinerja tersebut dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi produktif yang semakin menggeliat dan program penanggulangan kemiskinan yang kian efektif di DKI Jakarta. Akselerasi terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai target percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024.
"Data BPS menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan di Jakarta. Ini hal yang baik dan harus menjadi pemicu para OPD agar kita di Pemda DKI dapat menahan supaya garis kemiskinan bisa kita tahan, tidak terperosok, dan mereka kita bantu kehidupannya," tandasnya.
