You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DPRD Gelar Rapat Paripurna Penandatangan MoU Rancangan KUA PPAS APBD DKI 2024
....
photo Nugroho Sejati - Beritajakarta.id

DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Penandatanganan MoU Rancangan KUA PPAS 2024

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dalam rangka Penandatanganan MoU Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024, Senin (18/9) sore. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.

Disesuaikan dengan realisasi yang pernah terjadi di tahun sebelumnya

Dikatakan Prasetio, DPRD DKI Jakarta telah melaksanakan pembahasan sesuai mekanisme ketentuan dan perundang undangan yang berlaku guna menindaklanjuti surat Penjabat Gubernur DKI Jakarta perihal penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

“Sesuai pasal 16 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang menyebutkan, Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna," ujar Pras, sapaan akrabnya, Senin (18/9).

KUA PPAS 2024 Disepakati Rp 81,58 Triliun 

Ia menjelaskan, sesuai rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI pada tanggal 8 September 2023 telah menyepakati Rapat Paripurna beragendakan Penandatanganan MoU Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 digelar pada Senin (18/9).

Selanjutnya pimpinan DPRD bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menandatangani KUA PPAS APBD 2024.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyepakati postur rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS)  2024 sebesar Rp 81,5 triliun.

Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Banggar DPRD DKI Jakarta yang berlangsung Selasa (12/9) malam.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata mengungkapkan, penyusunan KUA-PPAS tahun 2024 sebesar Rp 81,58 triliun merupakan postur APBD yang realistis.

"Penyusunan anggaran disesuaikan dengan realisasi yang pernah terjadi di tahun sebelumnya," ucapnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait pinjaman daerah ke PT SMI senilai Rp 1 triliun.

Sebab, sesuai regulasi yang berlaku pinjaman daerah jangka menengah maupun panjang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

"Pemprov DKI secara bersamaan mengajukan KUA-PPAS 2024 dan meminta persetujuan dewan terkait pinjaman daerah yang akan digunakan untuk pembiayaan RDF Plant," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pramono Minta Lurah Malaka Sari Dibebastugaskan

    access_time30-06-2025 remove_red_eye9896 personDessy Suciati
  2. Jakarta Kirim 79 Atlet Junior ke Kejurnas Panahan 2025

    access_time26-06-2025 remove_red_eye1378 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. Pramono Lantik 100 Pejabat Fungsional

    access_time30-06-2025 remove_red_eye1335 personDessy Suciati
  4. Rano Sebut BTN JAKIM 2025 Dorong Promosi dan Perekonomian Jakarta

    access_time29-06-2025 remove_red_eye890 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pramono Dorong Jakarta Jadi Destinasi Olahraga Kelas Dunia

    access_time29-06-2025 remove_red_eye843 personDessy Suciati

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik