Ini Usulan Komisi B DPRD dalam Rapat Pembahasan Raperda APBD 2024
Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama mitra OPD bidang perekonomian menggelar rapat pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2024.
Kami meminta usulan ini diformulasikan
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan, rapat bersama OPD mitra kerja secara umum sudah sesuai Raperda APBD DKI 2024.
Komisi D DPRD Sepakati Alokasi Anggaran Pembebasan Lahan Dua OPD
Beberapa usulan tambah kurang juga disampaikan termasuk dari anggota Komisi B saat rapat pembahasan Raperda APBD DKI 2024.
"Usulan anggota Komisi B DPRD dominan menyuarakan aspirasi warga yang dihimpun dari kegiatan reses. Kami meminta usulan ini diformulasikan oleh masing-masing OPD mitra kerja sehingga baik secara kegiatan dan anggaran yang muncul sesuai pagu dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Ismail, Kamis (12/10).
Dalam rapat pembahasan, lanjut Ismail, Komisi B DPRD DKI juga mengusulkan pengelolaan prasarana dan sarana di kawasan wisata Kota Tua diintegrasikan melalui satu pintu yakni UPK Kota Tua.
"Usulan dewan ini bertujuan agar UPK Kota Tua bisa mengelola secara utuh kawasan wisata dari sisi pariwisata termasuk perawaran prasarana dan sarana serta pengembangan di masa mendatang," tuturnya.
Ia mengungkapkan, Komisi B DPRD DKI juga mendorong alokasi anggaran subsidi pangan yang telah diusulkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta dalam pembahasan raperda APBD DKI 2024 ditambah.
"Kami meminta alokasi anggaran subsidi pangan yang diusulkan dalam raperda APBD 2024 sama dengan tahun lalu sebesar Rp 900 miliar agar permasalahan yang terjadi selama ini bisa diminimalisir," ungkapnya.
Ia menambahkan, Komisi B DPRD DKI juga mengapresiasi PT Food Station Tjipinang Jaya yang akan bekerja sama dengan Bulog untuk mendistribusikan pasokan beras SPHP di tengah situasi kenaikan harga di pasar.
"Kami juga berharap Food Station dapat menghitung secara akurat kebutuhan beras bagi warga Jakarta untuk menstabilkan harga di pasaran," tandasnya.
