You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Djarot: Kalau Ada IMB Palsu, Sampaikan
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Djarot: Kalau Ada IMB Palsu, Sampaikan

Pemprov DKI kini semakin membuka ruang bagi publik untuk melaporkan terkait pelayanan yang diberikan, termasuk pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Bahkan, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat juga meminta warga melapor jika IMB yang diberikan ternyata palsu.

Kalau ada IMB palsu, tolong jangan takut sampaikan kepada kita untuk selanjutnya disidik

“Kalau ada IMB palsu, tolong jangan takut sampaikan kepada kita untuk selanjutnya disidik,” kata Djarot di Balaikota, Rabu (29/7).

Terlebih, yang melibatkan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta, Djarot minta segera disampaikan ke Pemprov DKI agar oknum tersebut dicopot dari jabatannya. Mantan Walikota Blitar ini juga meminta semua pihak melaporkan oknum PNS yang mematok harga tinggi untuk mengurus IMB.

Tanpa IMB, Ruko Senilai Rp 10 Miliar Dibongkar

“Kita cari akar penyebabnya dulu, kenapa IMB itu palsu. Dari oknum PNS yang mematok harga karena kadang-kadang orang urus IMB belum apa-apa sudah diminta uang. Kalau ada buktinya, akan langsung kita pecat,” tegasnya. 

Sekadar diketahui, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat terpaksa disegel oleh Dinas P2B yang saat ini berganti Dinas Penataan Kota DKI pada Agustus 2014. Penyegelan dilakukan karena berdasarkan hasil penyelidikan, IMB yang digunakan adalah palsu.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kebayoran Lama Selatan Miliki 56 Tempat Pengelolaan Sampah Organik

    access_time11-07-2026 remove_red_eye8034 personTiyo Surya Sakti
  2. Pengemudi Truk Sampah Salahgunakan BBM Operasional di Cilincing Disanksi

    access_time14-07-2026 remove_red_eye6838 personAnita Karyati
  3. Kelurahan Berprestasi Jadi Penggerak Jakarta Menuju 20 Besar Kota Global

    access_time13-07-2026 remove_red_eye1805 personFakhrizal Fakhri
  4. SDN Srengseng Sawah 15 Tetap Gelar Sekolah Tatap Muka

    access_time13-07-2026 remove_red_eye1575 personDessy Suciati
  5. DPRD DKI Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

    access_time14-07-2026 remove_red_eye1497 personFakhrizal Fakhri