Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar, meminta agar usulan yang diajukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) nanti sesuai kebutuhan warga, bukan berdasarkan keinginan. Karena pembangunan yang direalisasikan menggunakan skala prioritas.

Peran RT/RW, LMK dan pendamping musrenbang sangat dibutuhkan 

Hal ini diutarakan Anwar, saat membuka pra musrenbang secara hybrid, Kamis (28/12). Kegiatan yang disiarkan secara live streaming ini diikuti 976 peserta dari unsur pedamping, pengurus RT/RW, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), LMK dan unsur terkati lainnya.

"Peran RT/RW, LMK dan pendamping musrenbang sangat dibutuhkan dalam mengusulkan pembangunan di wilayahnya," ucap Anwar.

Anwar juga berharap agar pengurus RT/RW bersama pendamping dan OPD terkait, harus melakukan survei sebelum dilakukan eksekusi pekerjaan fisiik agar pekerjaan di lokasi berjalan lancar.

"Survei sangat penting untuk menentukan kelayakan dan mapping. Karena terkadang pekerjaan tidak bisa dieksekusi, lantaran ada kendala teknis. Hal ini bisa terjadi karena tidak ada survei sebelumnya," ungkap Anwar.

Dalam kesempatan tersebut, Anwar juga mengingatkan agar para ketua RW melibatkan penyandang disabilitas, forum anak, tokoh agama, PKK, karang taruna dan pendamping musrenbang dalam mengajukan usulannya. Sehingga semua perwakilan ada dan program pembangunan akan menyentuh masyarakat.

Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Jakarta Timur, Tulus Ludiyo Setiawan menjelaskan,  pra musrenbang ini digelar sejak Rabu (27/12) kemarin dan hari ini. Kegiatan ini untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan menyelesaikan masalah di tingkat RW dengan mengedepankan skala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat.

"Untuk menyukseskan pelaksanaan musrenbang, ada 167 tenaga pendamping yang direkrut dari unsur masyarakat. Mereka tugasnya melakukan pendampingan dan penggalian aspirasi masyarakat. Sebagian besar mereka sudah pernah menjadi pendamping pada rembuk RW sebelumnya," papar Tulus.

Menurutnya, pelaksanaan musrenbang 2024 ini berbeda dengan 2023 kemarin. Karena jika sebelumnya tenaga pendamping ada di setiap RW maka kali ini satu tenaga pendamping menangani tiga sampai lima RW.  167 tenaga pendamping ini sudah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Wali Kota Jakarta Timur Nomor 51 tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 lalu.

"Pra Musrenbang kelurahan nantinya akan dilaksanakan selama tiga pekan pada Januari mendatang. Kemudian istirahat karena ada Pemilu dan dilanjutkan setelah Pemilu secara berjenjang. Namun sebelum musrenbang kelurahan sudah dilaukan survei terlebih dulu ke lapangan,"bebernya.