Ahok Bantah Perubahan Sistem KJP Minim Sosialisasi
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah kurangnya sosialisasi Kartu Jakarta Pinta (KJP). Hal itu terkait dengan antrean warga yang hendak mencairkan KJP di beberapa wilayah. Sebagian warga juga mengeluhkan tidak dapat mencairkan dana KJP secara tunai.
Bukan kurang sosialisasi, ini tuh persoalannya otaknya sudah biasa mencuri duit pakai mau narik cash melulu terus ribut, saya sih diemin saja
Basuki menilai, warga belum dapat beradaptasi dengan sistem baru yang diterapkan dalam KJP. Mulai tahun ini, dana KJP memang tidak bisa dicairkan sekaligus seperti sebelumnya.
"Bukan kurang sosialisasi, ini tuh persoalannya otaknya sudah biasa mencuri duit pakai mau narik cash melulu terus ribut, saya sih diemin saja. Ngapain sosialisasi nanti ribut lagi dari awal," kata Ahok di Balaikota, Jumat (31/7).
Bank DKI Gandeng Pedagang Pasar AsemkaKendati demikian, sudah banyak warga yang membelanjakan dana KJP untuk keperluan sekolah secara non tunai. Tercatat transaksi yang sudah dilakukan mencapai Rp 8 miliar. Artinya sebagian warga sudah mengerti dengan sistem yang diterapkan tahun ini.
"Kalau saya bilang dari awal tidak bisa tarik kontan pasti sudah demo, tapi barang belum kelihatan nih yang paling bahaya sekelompok orang yang tidak puas menghasut orang terus menikmati," jelas Ahok.
Ahok pun telah menginstruksikan Bank DKI agar melengkapi Electronic Data capture (EDC) di toko-toko di Pasar Asemka dan Pasar Tanah Abang. Tujuannya agar memudahkan pengguna KJP untuk membeli kebutuhan sekolah.
Seperti diketahui, mulai tahun ini dana KJP tidak bisa langsung ditarik tunai. Untuk siswa SD setiap dua minggu uang yang bisa diambil hanya sebesar RP 50 ribu. Kemudian untuk siswa SMP, SMA, dan SMK tarik tunai bisa dilakukan setiap minggu sebesar Rp 50 ribu.
