You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
jokowi_balkot_wawancara_stok.jpg
photo Doc - Beritajakarta.id

Datangi PBNU, Jokowi Bahas Sengketa Tanah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyambangi kantor Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Namun, ia membantah kalau pertemuan itu dikaitkan dengan pencalonan dirinya sebagai presiden. Kedatangannya ke NU tersebut, diakuinya hanya sebatas membahas masalah persiapan Munas NU dan sengketa tanah.

Tidak ada, tidak ada urusannya. Ini urusannya sengketa tanah dan persiapan Munas NU

"Tidak ada, tidak ada urusannya. Ini urusannya sengketa tanah dan persiapan Munas NU," kata Jokowi di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (14/4).

Ia menambahkan, pertemuannya dengan PBNU salah satunya membahas Munas NU yang rencananya akan dilaksanakan  tanggal 9 Mei sampai dengan 11 Mei 2014 di Pondok Pesantren Al Hamid Cilangkap, Jakarta Timur, karena wilayah tersebut ada di DKI Jakarta.

Jokowi Resmikan Food Court di Blok G

"Persiapan-persiapan itu yang kita siapkan, agar Munas NU berjalan dengan baik," jelasnya.

Jokowi juga mengaku membahas solusi sengketa tanah yang ada di Slipi, Jakarta Barat, antara PBNU dengan Pemprov DKI Jakarta. Dikatakan Jokowi, tanah yang di dekat Mal Taman Anggrek tersebut adalah tanah PBNU, kemudian menjadi milik Pemprov DKI. Saat ini tanah tersebut dibuat taman dan dalam perjalanan ada masalah, dan ini yang akan dicarikan solusinya.

"Kita sudah ketemu tiga kali, tapi belum selesai. Kita harapkan semakin banyak dan sering bertemu, bisa dicarikan solusi," tutupnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11666 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1354 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1309 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1291 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1000 personBudhi Firmansyah Surapati