Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Ali Muhammad Johan mendukung langkah kolaboratif pemerintah dalam memberantas premanisme. Ia menilai, pembentukan Satgas Antipreman merupakan bentuk keseriusan dalam menciptakan rasa aman di ibu kota.

"Jangan hanya jadi program sesaat,"

“Kami melihat pemerintah benar-benar serius memberantas premanisme sampai tuntas," ujar Ali, Selasa (20/5).

Ali juga mendorong adanya regulasi khusus terkait pemberantasan premanisme. Menurutnya, Pemprov DKI perlu memiliki anggaran berkelanjutan agar penanganan premanisme tidak bersifat sementara.

"Jangan hanya jadi program sesaat. Mengingat tujuan kita membawa Jakarta menjadi kota global, tentu kenyamanan dan keamanan masyarakat harus jadi prioritas," katanya.

Lebih lanjut, Ali mendorong kolaborasi semua pihak dalam menangani premanisme di Jakarta. Salah satunya sinergi antara Satpol PP dengan Karang Taruna di tingkat RT dan RW untuk membantu memberantas premanisme di lingkungan masing-masing.

"Dan yang tak kalah penting, sanksi bagi para pelaku juga harus digodok dengan jelas dan tegas. Baik sanksi administratif maupun pidana," ucapnya.

Anggota Komisi A lainnya, Hilda Kusuma Dewi menegaskan pentingnya penindakan terhadap preman berkedok organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan warga.

“Segala bentuk tindakan premanisme harus segera diberantas, siapa pun pelakunya,” tegas Hilda.

Ia mengapresiasi, kerja sama Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya dalam pemberantasan premanisme. Selain mendorong aturan khusus untuk memberantas premanisme, Hilda juga menolak keras aksi pemalakan yang sering dilakukan oleh oknum ormas terhadap para pedagang.

Komisi A, lanjutnya, telah mendorong Satpol PP untuk rutin berpatroli di kawasan rawan premanisme demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

"Jika masyarakat merasa aman, tentu perekonomian akan tumbuh lebih baik. Investor pun akan lebih percaya diri menanamkan modalnya,” tandasnya.