You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Musyawarah Kelurahan Cempaka Putih Barat yang dihadiri pengurus RT, RW, LMK
photo Istimewa - Beritajakarta.id

144 Warga Cempaka Putih Barat Diverifikasi Masuk Penerima Bansos

Musyawarah Kelurahan Cempaka Putih Barat yang dihadiri pengurus RT, RW, LMK dan Dasawisma, menyepakati untuk memverifikasi 144 warga sebagai   bantuan sosial dari Pemprov DKI Jakarta.

"Pengurus RT dan RW akan melakukan verifikasi dan melaporkan hasilnya." 

Lurah Cempaka Putih Barat, Annisa Titisunda mengatakan, data 144 warga yang diusulkan sebagai penerima bantuan kebutuhan dasar baru dalam musyawarah kelurahan ini diperoelh dari petugas pendamping sosial.

"Pengurus RT dan RW akan melakukan verifikasi dan melaporkan hasilnya. Untuk selanjutnya mereka diusulkan masuk sebagai penerima bantuan sosial," ujar Annisa, Kamis (11/9).

Musyawarah Kelurahan Bungur Usul Penambahan Penerima Bansos

Ia mengungkapkan, saat ini ada 429 warga di wilayahnya telah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari Pemprov DKI Jakarta, terdiri dari Lansia, penyandang disabilitas dan anak sekolah.

"Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) di Kelurahan Cempaka Putih Barat, masih ada 900 warga yang belum mendapatkan bantuan sosial. Jadi, 144 warga yang diusulkan untuk penambahan baru penerima bansos," ungkapnya.

Sementara, Camat Cempaka Putih, Igan Muhammad Faisal berharap, pengurus RT dan RW di Kelurahan Cempaka Putih Barat melakukan verifikasi lapangan sehingga, warga yang akan menerima bantuan sosial dari Pemprov DKI tepat sasaran.

"Ketua RT dan RW di Cempaka Putih Barat dapat membantu Dinas Sosial DKI untuk menyalurkan bantuan," pungkasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye1726 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1243 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1120 personFakhrizal Fakhri
  4. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye899 personBudhi Firmansyah Surapati
  5. Pemprov DKI Bakal Hubungkan Dua JPO di Rasuna Said

    access_time05-08-2026 remove_red_eye770 personDessy Suciati