Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menginginkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) punya anggaran penanggulangan HIV/AIDS. Selain itu, diperlukan sinergitas agar seluruh program bisa berjalan efektif.

Baik dari sisi finansial, maupun terutama dari sisi aksi dan kegiatannya

"Baik dari sisi finansial, maupun terutama dari sisi aksi dan kegiatannya. Kita akan pelototin, bersinergi nggak untuk HIV dan AIDS. Jangan casing-nya saja, tapi kegiatannya beda atau malah nggak ada kegiatan," ujar Djarot, saat Workshop Percepatan Jakarta: Mengakhiri Epidemi AIDS (Fast-Track Jakarta City: Ending The AIDS Epidemic 2020), di Hotel Sahira, Bogor, Rabu (7/10).

Menurut Djarot, jika tidak memberikan hasil memuaskan, hanya akan menghamburkan anggaran saja. Selain itu program kegiatan yang dilaksanakan tak berkelanjutan.

"Percuma saja anggarannya keliatannya besar, tapi tindakan, kegiatan dan hasilnya tidak bersinergi. Saya tidak sayang duitnya, kita semua menyayangi rakyat Jakarta, duit bisa dicari, tapi ini masalah dampak penyakitnya," tuturnya.

Perlu diketahui, Pemprov DKI mendukung sebuah inisiatif yang diumumkan oleh PBB untuk mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030.

Jalur cepat atau Fast-Track mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030 menguraikan seperangkat target yang perlu dicapai pada tahun 2020, termasuk 90-90-90. Yang berarti 90 persen orang yang hidup dengan HIV tahu statusnya, 90 persen orang dengan status HIV mendapatkan akses layanan dan pengobatan, dan 90 persen ODHA mendapatkan pengobatan dan dukungan ARV (Anti Retro Viral) dan viraload ditekan secara kontinyu.

"Ini saya pelototi betul SKPD mana saja yang punya porgram yang sejenis dengan ini, saya pengen tahu. Supaya kita betul-betul mencapai target fast track itu. Makanya saya minta SKPD dan UKPD untuk mereka bersinergi dari sisi aksi, program, dan anggarannya, jangan sendiri-sendiri, apalagi menyembunyikan program dan anggaran, saya akan melakukan pengawasan secara intensif," tandas Djarot.