You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
PNS Pakai Narkoba akan Dipecat
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

PNS Pakai Narkoba akan Dipecat

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan toleransi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang terbukti menggunakan narkoba. Sanksi yang akan diberikan adalah pemecatan.

saya sampaikan PNS kita kontrol terus, kalau ada satu kena, langsung kita pecat, tidak dikasih ampun

Dikatakan Djarot, saat ini Pemprov DKI Jakarta fokus dalam memberantas narkoba di Jakarta, salah satunya dengan menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta. Untuk mempermudah langkah tersebut, pihaknya akan membersihkan PNS Pemprov DKI Jakarta terlebih dulu.

"Jadi, kalau narkoba sudah masuk darurat narkoba, jadi pengurusannya harus maksimal dan juga saya sampaikan PNS kita kontrol terus, kalau ada satu kena, langsung kita pecat, tidak dikasih ampun," tegas Djarot, Kamis (8/10).

LSM & Ormas di Jakpus akan Didata Ulang

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Ratiyono mengatakan, hasil tes urine yang dilakukan dengan BNNP, tanggal 28 September lalu hasilnya nihil. Pihaknya akan terus melakukan kontrol terhadap PNS khususnya di Kesbangpol.

"Salah satu tugas kami adalah menyosialisasikan bahaya narkoba kepada masyarakat, jadi kalau ada yang terindikasi menggunakan narkoba kan itu aneh," tandas Ratiyono.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1179 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1154 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye938 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye920 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye842 personBudhi Firmansyah Surapati