Program Kerja dan Serapan Anggaran Jadi Bahan Evaluasi Pejabat
Penilaian kinerja untuk pejabat eselon II Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diperketat. Sehingga jika tidak memenuhi target, pejabat tersebut akan dipecat.
Sekarang yang eselon II ngeluh, penghasilannya lebih kecil daripada anak buahnya
"Sekarang yang eselon II ngeluh, penghasilannya lebih kecil daripada anak buahnya. Saya ubah, eselon II tidak usah isi laporan, hebat tidak hebat dia dapatnya penuh," ujar Basuki Tjahja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional 2015 dengan tema Polri Melayani dengan Revolusi Mental di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (27/10).
Menurut Basuki, penilaian akan dilakukan melalui program kerja kerja dan penyerapan anggaran. Jika tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan, maka jabatan yang menjadi taruhannya.
Sistem Penghitungan UMP di DKI Lebih Menguntungkan"Menghitungnya, kalau tidak sesuai target saya pecat. Langsung hilang jadi nol. Jadi taruhannya seperti itu," katanya.
Basuki mengatakan, pejabat yang sudah turun akan susah lagi untuk naik.
"Begitu sempat turun susah untuk naik lagi. Ada beberapa yang rela turun jadi eselon III dan minta turun eselon IV. Karena dia tidak bisa masuk lagi, makanya eselon III dan IV berusaha sebaik mungkin untuk dipertahankan," tandasnya.
