You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Soal UMP, DKI Undang Kemenakertrans
photo Doc - Beritajakarta.id

Soal UMP, DKI Undang Kemenakertrans

Pemprov DKI Jakarta mengundang Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) terkait soal dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dalam sidang Dewan Pengupahan DKI yang digelar Kamis (29/10).

Pemberlakukan PP Nomor 78 Tahun 2015 sudah ditetapkan dan diundangkan

Kepala Bagian Perencanaan Undang-Undang II Biro Hukum Kemenakertrans, Reni Mursidayanti mengatakan, sesuai PP 78 Tahun 2015, penentuan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) prinsipnya tidak menghilangkan unsur Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam penghitungan. Diasumsikan, nilai UMP tahun berjalan sudah mewakili KHL tahun sebelumnya dan akan dievaluasi setiap lima tahun sekali. Sedangkan terhadap provinsi yang UMP-nya masih di bawah KHL, diberikan waktu selama empat tahun untuk melakukan penyesuaian.

"Iya kita diundang Kadis (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) sedikit menyampaikan filosofi latar belakang dan pokok-pokok PP Nomor 78 Tahun 2015. Tapi kita tidak ikut sidang, hanya memaparkan, kan bukan anggota," kata Reni, Kamis (29/10).

Hari Ini, Dewan Pengupahan Bahas UMP 2016

Menurut Reni, dalam pertemuan tersebut, pihaknya menguraikan bahwa PP Nomor 78 Tahun 2015 yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo sejak Jumat (23/10) lalu, mulai diberlakukan per 1 November mendatang.

". Dan mulai dilaksanakan. Hal itu sudah dilakukan oleh kita dengan bersurat kepada seluruh gubernur," papar Reni.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI, Priyono membenarkan, pihaknya mengundang perwakilan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam sidang Dewan Pengupahan.

"Kehadiran perwakilan Kemenakertrans tidak terkait apa-apa. Mereka hanya menjelaskan PP Nomor 78 Tahun 2015," ujar Priyono.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

    access_time16-11-2026 remove_red_eye8221 personBudhi Firmansyah Surapati
  2. Pemprov DKI Segera Tertibkan Penjualan Hewan Ilegal di Pasar Jatinegara

    access_time19-11-2026 remove_red_eye5548 personDessy Suciati
  3. Penggunaan Lahan Parkir Mobil Kopdes Bersifat Sementara

    access_time18-11-2026 remove_red_eye4460 personFakhrizal Fakhri
  4. Wali Kota Jakut Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

    access_time16-11-2026 remove_red_eye4144 personAnita Karyati
  5. Dishub DKI Perkuat Penertiban Parkir Liar di Kawasan Blok M

    access_time17-11-2026 remove_red_eye3756 personAldi Geri Lumban Tobing