You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Kader PKK dan Posyandu Ikut Sosialisasi Soal HIV/AIDS
photo Doc - Beritajakarta.id

Kader PKK dan Posyandu Ikut Sosialisasi Soal HIV/AIDS

Kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Posyandu di Jakarta Barat, mengikuti sosialisasi penanggulangan penyebaran Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) di aula Kantor Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat..

Sudah saatnya kader PKK dan posyandu dilibatkan secara langsung dalam penanggulangan HIV dan AIDS

Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Jakarta Barat, M Andi, mengapresiasikan kegiatan sosialisasi yang digelar oleh Komisi Penganggulangan AIDS (KPA) Kota Jakarta Barat ini. 

"Penularan HIV/ AIDS tidak sekadar kalangan pekerja seks, pengguna narkoba suntik dan hubungan seks tidak aman, tapi telah menulari ibu rumah tangga," kata M Andi dalam sambutannya, Jumat (20/11).

Pemkab Apresiasi Berdirinya Klinik Konseling HIV/AIDS

Ditambahkan Andi, berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada 2012, sebanyak 13,95 persen penderita AIDS di Jakarta Barat adalah ibu rumah tangga. 

Andi mengungkapkan, pendekatan pencegahan HIV/AIDS selama ini kurang melibatkan peran serta masyarakat secara langsung, sehingga muncul stigma berkepanjangan terhadap ODHA (orang dengan HIV/AIDS).

"Sudah saatnya masyarakat, terutama kader PKK dan posyandu dilibatkan secara langsung dalam penanggulangan HIV dan AIDS," tandas Andi. 

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12064 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1363 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1335 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1299 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1008 personBudhi Firmansyah Surapati