You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Penyisiran Anggaran Ditargetkan Rampung Minggu
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Senin, KUA-PPAS Diserahkan ke DPRD

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan penyisiran Kebijakan Umum APBD - Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016. Secara maraton, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersama dengan jajarannya menyisir satu persatu anggaran dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

ni akan terus disisir, hari Minggu tutup. Karena Senin mau kami bawa ke DPRD

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah menargetkan penyirisan bisa rampung akhir pekan ini. Sehingga pada Senin (30/11), KUA-PPAS 2016 bisa diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta.

"Ini akan terus disisir, hari Minggu tutup. Karena Senin mau kami bawa ke DPRD," ujar Saefullah, saat menggelar rapat penyisiran KUA-PPAS 2016 kelurahan, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/11).

Basuki: Penyisiran Anggaran Berbasis Kinerja

Untuk hari ini, rapat penyisiran KUA-PPAS giliran kelurahan, kecematan, dan wali kota. Untuk mempercepat pembahasan, rapat dilakukan secara teleconference. Setiap wilayah hanya diwakili oleh satu kelurahan saja di ruang rapat pimpinan (rapim) Balai Kota. Sementara kelurahan lainnya mengikuti proses penyisiran di ruang Pola Gedung Balai Kota.

Hal tersebut dilakukan untuk menghemat waktu penyisiran KUA-PPAS 2016. "Nanti kelurahan lainnya langsung mengikuti anggaran yang dicoret dan dikurangi. Jadi bisa lebih cepat," katanya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1189 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1172 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye960 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye944 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye853 personBudhi Firmansyah Surapati