You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Basuki Tegaskan KJP Tak Bisa Diambil Tunai
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Basuki Tegaskan KJP Tak Bisa Diambil Tunai

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, kembali memastikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak bisa lagi digunakan sembarangan. Sebab sistemnya telah dibuat agar bisa digunakan tepat sasaran.

Saya sudah curiga toko itu nggak ada potong 10 persen belanja

Usai mengikuti Rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPRD DKI Jakarta, Basuki mendadak dihadang oleh dua warga yang ingin melaporkan terkait penggunaan KJP. Keduanya mengaku KJP-nya dipotong hingga 10 persen oleh toko.

Namun setelah ditanya lebih lanjut, keduanya mengaku, ingin mengambil uang tunai sebelum membelanjakan. "Saya sudah curiga toko itu nggak ada potong 10 persen belanja. Saya tanya, ketahuan. Jadi dia juga maling, minta sama toko itu saya boleh enggak enggak beli barang tapi saya minta uang kontannya gitu," kata Basuki, Kamis (10/12).

DKI akan Berikan KJP untuk Sekolah Islam

KJP hanya bisa digunakan untuk kebutuhan sekolah saja. Selain itu tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai. "Kalau dia minta uang kontan, orang toko juga minta 10 persen karena dia tahu dia maling," tegas Basuki.

Basuki mengaku akan menindak tegas warga dan pemilik toko yang berbuat nakal. Karena di Indonesia, sistem ATM tidak bisa dikunci.

"Sistem di Indonesia ATM nggak bisa dikunci. Karena ada toko yang nakal, kamu enggak usah beli barang mau tukar duit," ucap Basuki.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1182 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1156 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye943 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye925 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye844 personBudhi Firmansyah Surapati