You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Cegah Teroris, Basuki Dorong Warga Pindah ke Rusun
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Cegah Teroris, Basuki Dorong Warga Tinggal di Rusun

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama terus mendorong warga yang tinggal di kawasan kumuh untuk mau pindah dan menetap di rumah susun (rusun).

Yang paling penting itu kawasan kumuh yang nyewain kos-kosan yang tidak terdeteksi ini harus kami habisin

Selain untuk mengurangi kawasan kumuh di Ibukota, hal ini juga bertujuan menghindari penyalahgunaan rumah tinggal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Deteksi Teroris, Jakut Gandeng Tokoh Masyarakat

"Yang paling penting itu kawasan kumuh yang nyewain kos-kosan yang tidak terdeteksi ini harus kami habisin. Makanya saya dorong pindah ke rusun," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/1).

Dikatakan Basuki, pihaknya rutin melakukan operasi yustisi. Namun, pihaknya tidak bisa melarang orang untuk datang ke Jakarta.

"Yustisi sih jalan saja, yang penting cek. Konsep kami kan berubah nggak ada orang dilarang masuk Jakarta," katanya.

Ditambahkan Basuki, pihaknya terus membangun rusun di Ibukota. Tahun ini saja akan dibangun hingga 57 tower atau 22 ribu unit. Diakuinya masih ada beberapa warga yang menolak untuk dipindahkan. Namun kebanyakan mereka merupakan warga yang memiliki kontrakan.

"Orang yang protes saya kalau lagi robohin pinggir sungai dan waduk itu rata-rata yang punya berapa pintu kos-kosan dan kontrakan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1193 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1178 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye968 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye947 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye857 personBudhi Firmansyah Surapati