Ahok Bantah Politisir Proyek Monorel
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah tudingan yang menyebutkan dirinya mempolitisir proyek kereta cepat massal atau monorel. Menurutnya, mangkraknya proyek moda transportasi tersebut bukan dikarenakan unsur politik, melainkan keraguan dirinya pada kesanggupan pihak pengelola untuk membangun proyek itu dari segi bisnis.
Ini perusahaan mau bikin monorel apa mau minta untung dari properti ini?
Menurutnya, akar permasalahan monorel terletak pada bussiness plan pembangunan tersebut yang tidak jelas perhitungan penumpangnya hingga dapat menyebabkan bisnis monorel rugi. Ia juga menilai pengelola hanya ingin mengambil keuntungan dari bangunan properti yang akan dibangun di atasnya.
"Siapa yang politisasikan proyek? Nah terus kan monorel cuma keliling-keliling aja ni, penumpang nggak cukup. Ini perusahaan mau bikin monorel apa mau minta untung dari properti ini?" ucap Basuki, yang ditemui di Jl Sukabumi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/5).
Jokowi Tidak Persoalkan Monorel Mangkrak LagiIa juga meragukan kesanggupan pihak pengelola untuk membangun poyek monorel. Pasalnya, pengelola tidak mau menerima tawaran berupa garansi bank yang menyebutkan, pengelola harus bersedia membayar dana sebesar lima persen sebagai jaminan apabila pembangunan mangkrak.
"Kan dia ngajukan untuk monorel jalan 80 persen pemasukan dari properti untuk mereka. Sebab, keuntungan dari monorel hanya 20 persen. Properti lahan seluas 200 m2 kan rencananya dibangun ke atas. Ini bisnis, harus ada garansinya dong ke Pemprov kalau mangkrak," ucap pria yang kerap disapa Ahok itu.
Ahok justru menduga pengelola ingin meraup keuntungan dari Pemprov DKI yang mendorong pihaknya untuk memberikan izin, namun dari pihak pengelola tidak ada kejelasan bussiness plan. Pasalnya, Ahok menduga pihak pengelola ingin membayar semua dana operasional dari hasil sewa lahan properti. Untuk itulah ia meragukan pihak pengelola tidak mempunyai dana yang cukup untuk membangun moda transportasi dambaan warga ibu kota tersebut.
"Kalau umumnya orang dapat sebesar lima persen garansi, mereka nawar 0,5-1 persen. Berarti secara logika saya meragukan Anda punya uang. Saya cuma takut pembangunan mangkrak," tegasnya.
