You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Biaya Penanganan Perkara Dicoret, Djarot Akan Sumbangkan Dana Operasionalnya
.
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Djarot Siap Berikan Dana Operasionalnya untuk Biro Hukum

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat siap berikan dana operasional pribadinya untuk membantu anggaran Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta.

untuk penyelamatan aset, biaya operasional wagub akan digunakan untuk biaya perkara

Sebelumnya, bagian hukum di lima wilayah kota dan kabupaten‎ mengeluhkan penghapusan biaya penanganan perkara di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016.

"‎Biaya penanganan perkara tiap seharusnya ada tiap wilayah.‎ Kalau pun memang tidak ada, untuk penyelamatan aset, biaya operasional wagub akan digunakan untuk biaya perkara," kata Djarot, Selasa (26/1).

Djarot Minta Biro Hukum Laporan Kekayaan

Untuk memastikan aset diwilayah DKI kembali, Djarot juga meminta agar Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi membantu anggaran di lima wilayah kota tersebut.

Kepala Biro Hukum Setda DKI Jakarta, Yayan Yuhana mengatakan, tingkat provinsi, ada alokasi senilai Rp 2 miliar sampai Rp 3 miliar untuk biaya penanganan perkara. Namun, secara administrasi, pihaknya akan berkordinasi dengan BPKAD dan Inspektorat terlebih dahulu.

"Biar tertib admininistrasi. Kita koordinasi dulu sama BPKAD dan Inspektorat," tandasnya.

Ia menjelaskan, penghapusan anggaran penanganan perkara memberatkan tugas Kabag Hukum. Pasalnya, untuk mendaftarkan suatu perkara pada tingkat banding dan kasasi membutuhkan biaya hingga Rp 5 juta.

Perlu diketahui, dana operasional  gubernur dan wakil gubernur DKI mencapai Rp 54 miliar per tahun.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Transjakarta Bagikan 220 Ribu Produk Gratis di Seluruh Halte BRT

    access_time11-03-2025 remove_red_eye2612 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Gubernur Buka Puasa Bersama Warga Kebon Singkong

    access_time10-03-2025 remove_red_eye2082 personNurito
  3. PKL dan Parkir Liar di Cempaka Putih Ditertibkan

    access_time10-03-2025 remove_red_eye1759 personFolmer
  4. Pramono Sebut Posko Pengaduan KJP Dibuka di 44 Kecamatan

    access_time12-03-2025 remove_red_eye1649 personDessy Suciati
  5. Warga Ingin Program Mudik Gratis Terus Berlanjut

    access_time12-03-2025 remove_red_eye1469 personTiyo Surya Sakti

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik