You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
surat suara masuk kotak no sara
photo Doc - Beritajakarta.id

Jelang Pilpres, Masyarakat Diminta Tak Terpancing Isu SARA

Jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang iklim politik di Indonesia makin panas. Sejumlah kampanye hitam berbau Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) pun mulai mencuat ke permukaan. Kondisi ini diminta untuk disikapi secara dewasa agar tidak menimbulkan gesekan di antara sesama anak bangsa.

Sudah ada komitmen bersama capres agar mendahulukan asas kesopanan, ini penting sehingga tidak saling mengeluarkan kampanye hitam

Ketua Umum Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Tuty Alawiyah berharap, dalam masa kampanye ini masyarakat tidak terbius atau terfokus dengan isu kampanye berbau SARA. Menurutnya, dengan obyektif mencerna, masyarakat dinilai akan mampu melihat calon pemimpin dari aspek kualitas.

"Sudah ada komitmen bersama capres agar mendahulukan asas kesopanan, ini penting sehingga tidak saling mengeluarkan kampanye hitam. Pada masa kampanye tanggal 4 Juni-5 Juli mendatang, saya sangat mengharapkan masyarakat tidak terbius atau terfokus isu berbau SARA," ujarnya, Jumat (6/6).

Pilpres, Jumlah DPT DKI Bertambah 200 Ribu

Tuty yang pernah menjabat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menegaskan, isu SARA yang tidak menonjolkan aspek kualitas, tidak akan mendidik masyarakat menjadi bangsa yang bermartabat. Ia justru berharap peran pemimpin untuk mengajak masyarakat menonjolkan nilai gotong royong, Pancasila dan menghargai sesama.

Selain itu, ia juga menyoroti peran masjid di tengah masa kampanye. Ia sepakat bila masjid sebagai tempat ibadah untuk tidak mengarahkan umat ke salah satu kandidat dalam pemilihan presiden nanti.

"Saya setuju di masjid tidak boleh ada kampanye. Tapi kalau dia membuka ayat saya kira tidak bertentangan, yang menyalahi itu kalau mengarahkan memilih," tegasnya.

Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Daniel Zuchron mengaku, kampanye hitam marak di tengah masyarakat. Saat ini pihaknya sudah meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menginventarisir akun-akun dan situs yang terindikasi melakukan kampanye hitam. Setelah terdata, hasilnya akan diserahkan ke Kominfo untuk diblokir.

"Selama ini kita memang banyak menerima laporan dari masyarakat terkait kampanye hitam, seperti ada akun yang mengunggah foto ijazah palsu salah satu calon. Oleh karena itu, KPI sedang mendata akun atau situs yang terindikasi melakukan kampanye hitam, sedangkan poster dan spanduk ditangani oleh tingkat wilayah," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Gubernur Pramono Izinkan Penertiban Tujuh Rumah Tanpa Izin di Lahan Dispora

    access_time13-11-2026 remove_red_eye33484 personFakhrizal Fakhri
  2. Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

    access_time14-11-2026 remove_red_eye14738 personFakhrizal Fakhri
  3. Pramono Minta Jalan Longsor di Pasar Minggu Ditangani Permanen

    access_time11-11-2026 remove_red_eye8273 personDessy Suciati
  4. Pramono Putuskan Lima Persoalan dalam Rapat di Kramat Jati

    access_time13-11-2026 remove_red_eye5751 personFakhrizal Fakhri
  5. Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

    access_time16-11-2026 remove_red_eye5748 personBudhi Firmansyah Surapati