You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Namun bukan dalam pekerjaan yang sebenarnya, pendatang tersebut meminta uang dari belas kasih warga
Seperti sudah menjadi tradisi, saat Bulan Ramadhan kota Jakarta akan mulai diserbu oleh pendatang luar kota untuk mencari rezeki. .
photo doc - Beritajakarta.id

Basuki: Penanganan PMKS Akan Lebih Manusiawi

Seperti sudah menjadi rutinitas tahunan, menjelang bulan suci Ramadhan, diperkirakan ribuan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) akan menyerbu masuk Jakarta. Kedatangan mereka, yang umumnya berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah ini, biasanya untuk mengharapkan sedekah dari warga ibu kota yang tengah menjalankan ibadah puasa.

Kita sudah tangani, di Dinsos sudah buat satu formulir baru. 

Terkait masalah PMKS ini, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berencana menerapkan sistem baru yang lebih manusiawi untuk menanganinya. Menurutnya, PMKS yang terjaring dalam razia akan diminta mengisi formulir berisi perjanjian tidak akan kembali ke ibu kota. Namun, Pemprov DKI bakal mengenakan sanksi pidana kepada PMKS yang kembali tertangkap oleh petugas gabungan.

"Kita sudah tangani, di Dinas Sosial sudah buat satu formulir baru. Kalau kita tangkap, kan dikembalikan. Waktu kembali ke kampung kita suruh buat perjanjian. Isi perjanjiannya itu menyatakan, tidak akan kembali lagi, sehingga kalau dia kembali lagi berarti dia menipu kami, melanggar KUHP hukum pidana," kata Basuki di Balaikota, Selasa (17/6).

Warga Beri Takjil ke PMKS Bakal Didenda

Mantan Bupati Belitung Timur ini menuturkan, Pemprov DKI telah berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan agar permasalahan PMKS dapat terselesaikan. Selain itu, pihaknya juga akan berupaya untuk membersihkan seluruh kawasan kumuh di ibu kota.

"Kawasan Tanah Abang yang bongkaran sudah kita sikat. Jadi semua sungai, bawah jembatan semua harus bersih, sehingga orang-orang yang datang ini tidak bisa menumpang di rumah-rumah sewa yang Rp 5.000 sampai Rp 10.000," ujar mantan anggota Komisi II DPR ini.

Menurut Basuki, penertiban kawasan kumuh dilakukan agar penanganan PMKS di ibu kota lebih mudah. Sebab, nantinya para PMKS akan memilih tempat-tempat, seperti teras toko atau ruko sebagai tempat tinggal sementara di ibu kota.

Alhasil, petugas gabungan dengan mudah merazia para PMKS yang tidur di emperan toko dan ruko untuk dipulangkan ke kampung halamannya.

"Saya juga tidak mau lagi razia kejar-kejar PSK dan anak jalanan. Kamu (Dinsos) mesti tanya sama mereka, masalahnya dimana? Tinggal dimana? Bukan dikejar-kejar, beroperasi lalu dapat duit. Kejar lagi lepas lagi, saya tidak mau lagi. Harusnya kayak teman. Ini pasti terjadi pada anak, jalanan sehingga biar bisa dibina," paparnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1416 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1321 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1253 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1166 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1098 personFolmer