You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Ini Cara Disdik Hentikan Tawuran Pelajar di Ibukota
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

DKI Buat Program Anti Tawuran dan Kekerasan Pelajar

Berbagai cara terus diupayakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menghentikan tawuran pelajar di Ibukota. Salah satunya dengan mendekatkan para pelajar dari sekolah berbeda dalam satu kegiatan atau acara bersama.

Di antar sekolah kita juga lakukan saling bertukar lokasi upacara. Atau secara bersama ikut apel hingga gabung di acara pensi

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Sopan Adrianto mengatakan, aktivitas Organisasi Siswa intra Sekolah (OSIS) antar sekolah yang kerap berkonflik saat ini telah dilakukan untuk memunculkan rasa kebersamaan.

"Diantara sekolah kita juga lakukan saling bertukar lokasi upacara. Atau secara bersama ikut apel hingga gabung di acara pensi," katanya, Selasa (26/4).

Tawuran Antar Warga Pecah di Jl Dewi Sartika

Sophan melanjutkan, seiring dengan itu, pihaknya juga meningkatkan koordinasi dengan kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menindak tegas siswa yang terlibat tawuran ataupun narkoba.

"Jika ada anak yang terkena narkoba, kita secara bersama sering melakukan sidak," ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga bekerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk menangani siswa yang menjadi korban kekerasan.

"Sehingga jika ada kasus kekerasan bisa ditindak sejak awal," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11666 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1354 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1309 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1291 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1000 personBudhi Firmansyah Surapati