Ancaman inflasi di ibu kota coba diatasi Pemprov DKI dengan membangun Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang diberi nama Informasi Pangan Jakarta (IPJ) bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI). Selain berguna bagi warga Jakarta untuk melakukan pengecekan harga pangan terkini, IPJ juga berfungsi mengendalikan inflasi di ibu kota.

DKI membangun sistem, di mana masyarakat bisa melihat dan memasukkan harga pangan untuk mengendalikan inflasi di ibu kota

"DKI membangun sistem, di mana masyarakat bisa melihat dan memasukkan harga pangan untuk mengendalikan inflasi di ibu kota," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Kamis (26/6).

Dengan pembentukan IPJ, Basuki berharap, masyarakat dapat memperoleh informasi akurat seputar harga pangan. IPJ juga diharapkan dapat menjadi patokan harga pangan di pasaran.

"Alhasil, pelaku pasar tidak lagi mematok harga pangan setinggi-tingginya," papar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Basuki mengungkapkan, pengembangan IPJ ini diprakarsai oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta bersama Pemprov DKI, BI, dan PD Pasar Jaya. Pengendalian inflasi ini dinilai sangat penting, karena DKI Jakarta menjadi barometer perkembangan ekonomi bagi daerah lain.

"Apalagi Jakarta sebagai kota metropolitan menjadi barometer perekonomian nasional. IPJ ini, saya harapkan bakal berkontribusi besar dalam pembentukan angka inflasi nasional," ucapnya.

Dengan adanya IPJ, masyarakat dapat mengakses informasi harga 34 komoditas pangan di situs http://infopangan.jakarta.go.id. Dalam situs IPJ ini mencakup informasi harga komoditas pangan strategis di 13 pasar di Jakarta, terdiri dari dua pasar induk (Pasar Induk Beras Cipinang dan Pasar Induk Kramat Jati) dan 11 pasar lainnya yang tersebar di lima wilayah ibu kota yakni Pasar Senen, Pasar Jembatan Merah, Pasar Minggu, Pasar Glodok, Pasar Grogol, Pasar Pramuka, Pasar Mayestik, Pasar Jatinegara, Pasar Kramat Jati, Pasar Sunter, dan Pasar Rawa Badak.