Kelurahan Minta Dana Taktis 4 Persen dari DPA
Agar lebih efektif membangun lingkungannya serta mengakomodir kegiatan masyarakat, kelurahan di Jakarta Barat menuntut agar Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana taktis. Diharapkan besaran dana taktis tersebut mencapai 4 persen dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Anggaran kita Rp 5,7 miliar, hampir 80 persennya digunakan untuk kegiatan operasional. Sedangkan 20 persen lagi
untuk pengadaan, sosialisasi dan penguatan kelembagaan
Menurut Sekretaris Lurah Kebon Jeruk, Ahmad Mawardi, selama ini sekitar 80 persen dana dalam DPA yang dikucurkan ke kelurahan, dipergunakan untuk kegiatan operasional dan gaji PNS, RT,RW dan LMK. Sementara 20 persen dari anggaran digunakan untuk pengadaan, sosialisasi dan penguatan kelembagaan. Sedangkan anggaran untuk kegiatan yang bersifat sosial tidak tercantum dalam DPA.
"Anggaran kita Rp 5,7 miliar, hampir 80 persennya digunakan untuk kegiatan operasional. Sedangkan 20 persen lagi untuk pengadaan, sosialisasi dan penguatan kelembagaan. Sementara pos anggaran untuk kegiatan sosial kita belum ada," ujar Mawardi.
Ketua RT/RW Akan Dijadikan Pegawai LepasDiakui Mawardi, dalam 12 bulan dipastikan ada kegiatan yang bersifat hari besar keagamaan dan hari peringatan nasional. Tidak jarang lurah sebagai pamong wilayah, disodorkan proposal oleh warga untuk menyumbang kegiatan sosial tersebut.
"Dalam 12 bulan banyak kegiatan sosial, lurah dan camat sering disodorkan proposal oleh warga sementara anggaran minim. Untuk itu saya mohon agar nanti ada dana taktis sebesar 4 persen dari DPA," kata Mawardi.
Sekretaris Lurah Tomang, Zainudin mengatakan hal yang sama. Menurutnya, kelurahan dan kecamatan memang memerlukan dana taktis sekitar 4 persen dari DPA. Nantinya dana tersebut dapat digunakan untuk banyak kegiatan sosial masyarakat terutama peringatan hari besar keagamaan dan nasional.
"Anggaran kita hanya Rp 4,7 miliar. Memang dana taktis sangat diperlukan. Menurut saya sekitar 4 persen dari DPA," tandas Zainudin.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berencana akan memberikan dana taktis untuk lurah dan camat, agar mereka dapat menyelesaikan permasalahan kecil yang ada di wilayahnya.
Jokowi mengatakan tidak akan hanya mengeluarkan anggaran untuk camat tersebut. Ia juga akan mendelegasikan wewenang berskala kecil kepada camat dan lurah itu. "Kita akan delegasikan wewenang yang ada di kita. Ke lurah, camat, dan walikota, ngapain kita pegang sendiri? Pusing sendiri nanti, iyakan?," ucap mantan Walikota Solo ini saat pelantikan lurah dan camat hasil seleksi lelang jabatan tahun lalu.
