You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Pemkot Jakpus Akan Berikan Plakat Merah Untuk DBD Tertinggi
photo Rudi Hermawan - Beritajakarta.id

Kelurahan Tertinggi Kasus DBD Diberi Plakat Merah

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat, meminta lurah mewaspadai kasus demam berdarah dengue (DBD). Kelurahan yang memiliki kasus DBD tertinggi akan diberi plakat merah.

Sebaliknya, kalau terendah kasus DBD, lurah akan kami berikan plakat hijau sebagai apresiasi

Wali Kota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, maksud pemberian plakat sebagai bentuk penilaian terhadap kejadian DBD di masing-masing kelurahan. Dengan begitu, kelurahan akan terpacu mendorong kader jumantik dan warga menggiatkan pemberantasan sarang nyamuk (PSN).

"Sebaliknya, kalau terendah kasus DBD, lurah akan kami berikan plakat hijau sebagai apresiasi," katanya, Jumat (16/9).

Kasus DBD di Lubang Buaya Tertinggi di Cipayung

Menurut Mangara, penilaian dalam bentuk plakat tidak bermaksud mempermalukan lurah yang wilayahnya tertinggi kasus DBD. Malah, seharusnya lurah menjadi semakin semangat bekerja mengentaskan kasus DBD.

Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, Yuditha Endah Prihmaningtyas menambahkan, nantinya penilaian melibatkan tim yang dibentuk khusus melakukan penilaian. Diharapkan tim dapat maksimal bekerja dan lebih objektif dalam memberikan penilaian.

"Tim ini sendiri akan mulai bekerja sambil menunggu SK wali kota. Hasil penilaian sudah akan keluar bulan depan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1183 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1158 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye947 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye931 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye846 personBudhi Firmansyah Surapati