You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DKI Intensifkan Monitoring Tiga Hal Ini
.
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

DKI Intensifkan Monitoring Saluran, Kemacetan dan PJU

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengintensifkan monitoring terhadap sampah di saluran air, kemacetan lalu lintas serta Penerangan Jalan Umum (PJU).

Tiga ini memang saya lagi intensifkan untuk melakukan monitoring dan laporan ke saya

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, ketiga hal ini paling banyak dilaporkan warga. Karena itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait diminta lebih mengintensifkan monitoring terhadap ketiga persoalan tersebut.

"Tiga ini memang saya lagi intensifkan untuk melakukan monitoring dan laporan ke saya. Saya kira itu antisipasinya," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/11).

Pengaduan Masyarakat Bisa Diselesaikan Dalam Satu Jam

Ia mengaku telah berkali-kali menerima laporan mengenai padamnya lampu PJU di Ibukota. Bahkan laporan tersebut salah satunya berasal dari mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Faisal Tamin.

"Tidak sampai satu kali, enam jam langsung diperbaiki," ucapnya.

Pria yang akrab disapa Soni ini menegaskan, akan terus melayani seluruh aduan dari masyarakat tanpa memandang jabatan dan status sosial.

"Baik pejabat maupun masyarakat tetap mendapat perhatian yang sama," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1452 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1377 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1287 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1260 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1128 personFolmer