Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta diminta turun tangan membantu pengurus Koperasi Jasa Keuangan (KJK) dalam mengelola Program Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) di Jakarta Barat. Pasalnya, dari 56 KJK di wilayah tersebut, sebanyak 22 KJK diketahui bermasalah.

Hasil evaluasi KJK di Jakarta Barat tahun-tahun sebelumnya ternyata masih banyak bermasalah. Salah satunya dengan laporan keuangan yang sampai saat ini ada yang belum tuntas

Wakil Walikota Jakarta Barat, M Yuliadi mengatakan, hasil evaluasi KJK Jakarta Barat, ternyata banyak yang masih bermasalah. Untuk itu, pihaknya meminta Dinas KUMKMP DKI Jakarta turun tangan untuk memberikan konsultasi atau masukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

“ Hasil evaluasi KJK di Jakarta Barat tahun-tahun sebelumnya ternyata masih banyak bermasalah. Salah satunya dengan laporan keuangan yang sampai saat ini ada yang belum tuntas ,” ujar Yuliadi, Kamis (14/8).

Ia menyebut, tahun ini dana KJK yang sudah dikucurkan di Jakarta Barat sebesar Rp 21 miliar. Diharapkan dengan adanya masukan dan konsultasi dari Dinas KUMKMP DKI, dana tersebut dapat digunakan sesuai dengan program. Begitu juga dengan pertanggungjawabannya.

“Untuk itu, pengurus KJK dan masyarakat harus bersinergi. Pihak kelurahan harus benar-benar serius memantau dan mengontrol pengguliran dana tersebut hingga sampai ke masyarakat dan bermanfaat,” pinta Yuliadi.

Sementara itu, Kepala Dinas KUMKMP DKI Jakarta, Joko Kundaryo megakui, data untuk wilayah Jakarta Barat dari 56 KJK, 22 di antaranya masih bermasalah. Bahkan, lima di antaranya berurusan dengan pihak kepolisian.

“Ironisnya, pengelola KJK yang bermasalah tersebut justru yang pernah mengikuti Diklat PDB PEMK. Umumnya dalam pengelolaan dana tersebut masih menggunakan paradigma lama hingga jadi bermasalah,” tutur Joko.

Padahal, kata Joko, pengelola KJK diminta menerapkan manajemen terbuka atau transparan serta akuntabel sehingga hasilnya berjalan baik.