Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, meminta Pemprov DKI mengusulkan tambahan anggaran pembebasan lahan dalam APBD Perubahan 2017. Penambahan anggaran ini untuk mempercepat program penanganan banjir di Ibukota.

Alokasi anggaran pembebasan lahan harus ditambah agar program penanganan banjir di Ibukota tuntas hingga tahun depan

Menurut Iman, dana pembebasan lahan yang telah dialokasikan dalam APBD DKI Jakarta 2017 belum sepenuhnya menyelesaikan rencana pogram penanganan banjir yang telah disusun.  

"Alokasi anggaran 2017 untuk pembayaran ganti rugi lahan warga yang terkena proyek pembangunan waduk dan sungai atau kali, saat ini belum memadai," kata Iman, Jumat (31/3). 

Ia mengatakan, Komisi D DPRD DKI Jakarta juga fokus dalam program penanganan banjir di Jakarta. Karena itu, pihaknya berharap kekurangan dana pembebasan lahan dapat diusulkan pada APBD Perubahan DKI 2017. 

"Alokasi anggaran pembebasan lahan harus ditambah agar program penanganan banjir di Ibukota tuntas hingga tahun depan. Tidak mungkin pembangunan waduk dan normalisasi sungai dilanjutkan, padahal ganti rugi pembebasan lahan milik warga belum diselesaikan," ujarnya. 

Setelah pembayaran ganti rugi rampung, tambah Iman, pihaknya siap membahas rencana pembangunan sejumlah waduk dan normalisasi  sungai di Ibukota pada tahun depan.  

"Jadi, dewan berharap pada tahun depan fokus pembangunan waduk dan normalisasi kali atau sungai berjalan tanpa ada lagi masalah lahan yang belum dibebaskan," tandasnya.