Proyek Giant Sea Wall Bakal Dikaji Ulang
Pemprov DKI Jakarta akan mengkaji ulang mega proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau lebih dikenal dengan giant sea wall. Sebab, Pemprov DKI ingin penanganan banjir di ibu kota dilakukan secara menyeluruh tak hanya fokus di hilir saja melainkan juga mencakup kawasan hulu.
Sekarang konsepnya lebih banyak di hilir. Padahal penyebab banjir di Jakarta itu berasal dari hulu
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Andi Baso Mappapoleonro mengatakan, saat ini kawasan hulu belum tersentuh konsep penanganan banjir yang selama ini hanya fokus pada pembangunan tanggul, penahan banjir rob dan reklamasi pantai. Padahal salah satu penyebab banjir juga berada di hulu.
"Sekarang konsepnya lebih banyak di hilir. Padahal penyebab banjir di Jakarta itu berasal dari hulu," ujar Andi, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (2/9).
Pengembang Harus Selesaikan Reklamasi Teluk JakartaUntuk itu, kata Andi, pembangunan Waduk Ciawi yang berada di kawasan hulu juga wajib dikerjakan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama juga sepakat jika permasalahan banjir tidak akan selesai hanya dengan membangun tanggul di kawasan hilir saja.
Mantan Bupati Belitung Timur ini pun memastikan pembangunan Waduk Ciawi akan tetap dilanjutkan. Hanya saja, saat ini pembangunannya masih terkendala oleh pembebasan lahan.
Pembuatan waduk Ciawi sendiri menelan biaya sebesar Rp 1,9 triliun yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pos Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara pembebasan lahan dilakukan oleh Pemprov DKI yang menganggarkan Rp 1,2 triliun.
Sementara NCICD merupakan proyek reklamasi seluas 1.080 hektare di laut utara Jakarta. Hampir setengahnya atau 45 persen (486 hektare) dari lahan tersebut nantinya digunakan untuk perumahan, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan industri.
Dari lahan seluas 486 hektare itu, 69,3 persen diperuntukan membangun perumahan. Sebesar 14,8 persen untuk perkantoran kemudian pusat perbelanjaan 4 persen dan sisanya 12 persen digunakan untuk daerah industri.
