You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Sudin KUKMP Jakbar Data Pedagang Binaan
photo Folmer - Beritajakarta.id

Pedagang Loksem dan Lokbin di Jakbar Didata Sudin KUKMP

Suku Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (KUKMP) Jakarta Barat, saat ini gencar mendata seluruh pedagang yang membuka usaha di lokasi sementara (loksem) dan lokasi binaan (lokbin). 

Ditemukan sejumlah lapak loksem ternyata diisi pedagang yang tidak terdaftar di dalam database Sudin KUKMP 

Kepala Seksi Koperasi, Sudin KUKMP Jakarta Barat, Djarot Syarifuddin mengatakan, pendataan bertujuan memutakhirkan database pedagang binaan dengan kondisi lapak loksem saat ini

Perolehan Retribusi Pedagang di Loksem Jaksel Capai Rp 1,7 Miliar

"Hasil pendataan di lapangan ditemukan sejumlah lapak loksem ternyata diisi pedagang yang tidak terdaftar di dalam database Sudin KUKMP Jakarta Barat," ujarnya, Jumat (23/2). 

Padahal, jelas Djarot, sesuai aturan yang berlaku lapak loksem harus diisi sesuai nama pedagang yang telah didata dan dikenakan retribusi harian sebesar Rp 3.000 per hari melalui rekening Bank DKI. 

"Kasus ini ditemukan saat kami mendata pedagang di loksem Slipi. Dari 59 loksem, ternyata 11 loksem telah beralih atau diisi oleh pedagang yang tidak tertera di database Sudin KUKMP," ujarnya. 

Diungkapkan Djarot, para pedagang tersebut mengaku menyewa kios di loksem dari orang yang namanya terdaftar dalam database Sudin KUKMP Jakbar. 

"Kami langsung coret nama orang yang di database, kami ganti dengan pedagang yang menempati loksem dengan perjanjian tidak menjualbelikan kembali lapak dengan alasan apa pun," tandasnya.  

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11337 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1345 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1286 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1279 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye991 personBudhi Firmansyah Surapati