You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
ASN di Kantor Wali Kota Jakbar Diwajibkan Jadi Nasabah Bank Sampah
photo Doc - Beritajakarta.id

ASN di Kantor Wali Kota Jakbar Diwajibkan Jadi Nasabah Bank Sampah

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Wali Kota Jakarta Barat, diwajibkan menjadi nasabah Bank Sampah Unit (BSU) Wijaya Kusuma. Mereka diminta membawa sampah non organik dari rumah untuk ditimbang di BSU. 

Jakarta Barat bisa menjadi percontohan serta pioneer untuk daerah lain di Indonesia

Sekretaris Kota (Sekko) Jakarta Barat, Eldi Andi mengatakan, aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Jakarta Barat perihal kegiatan membawa sampah, terutama bagi pegawai yang berdomisili di Jakarta Barat.

Nasabah Bank Sampah Cipete Utara Lakukan Pencairan Tabungan

Menurut Eldi, kewajiban ASN menjadi nasabah bank sampah diterapkan untuk memotivasi sekaligus sosialisasi kepada warga Jakarta Barat perihal pentingnya mengolah sampah. 

"Jakarta Barat bisa menjadi percontohan serta pionir untuk daerah lain di Indonesia," ujarnya, Rabu (4/7). 

Ia mengungkapkan, jumlah nasabah BSU Wijaya Kusuma saat ini sebanyak 82 orang yang terdiri dari 12 ASN dan sisanya petugas cleaning service, dengan nilai omset hingga Mei 2018 sekitar 22 ton atau setara Rp 36 juta. 

"Jumlah ASN di Kantor Wali Kota Jakarta Barat sebanyak 340 orang. Nantinya sampah yang dibawa ke BSU Wijaya Kusuma akan dihitung nilai ekonomi dan hasilnya dimasukkan ke dalam rekening masing-masing pegawai," tandasnya.  

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11191 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1338 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1268 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1264 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye982 personBudhi Firmansyah Surapati