You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Delapan BUMD Didorong Fokuskan PMD Untuk Program Kesejahteraan Masyarakat
photo Oki Akbar - Beritajakarta.id

Delapan BUMD Diminta Fokuskan Program Kesejahteraan Masyarakat

Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tengah mengusulkan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) agar memprioritaskan serapan untuk program-program kesejahteraan masyarakat.

Harapan saya PMD lebih banyak diberikan ke program kesejahteraan masyarakat

"Harapan saya PMD lebih banyak diberikan ke program kesejahteraan masyarakat," ujar Santoso, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Senin (13/8).

Delapan BUMD yang dimaksud masing-masing PT Jakpro, PT MRT Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya, PD Sarana Jaya, PDAM Jaya, PD PAL Jaya, PD Dharma Jaya dan Perumda Pasar Jaya.

BUMD Diminta Gunakan PMD Secara Efektif

Santo menyebutkan, total usulan dana PMD yang diajukan delapan BUMD dalam APBD Perubahan 2018 sebesar Rp 11,015 triliun. Kebutuhan dana PMD tersebut telah dipaparkan masing-masing BUMD dalam rapat kerja di Komisi C hari ini.

"Program-program kesejahteraan masyarakat itu bisa dilakukan. Misalnya pembangunan rumah DP Nol Rupiah atau rusun," jelasnya.

Menurut Santoso, dengan dana PMD tersebut, BUMD di bidang infrastuktur diyakini bisa melaksanakan program land bank untuk memudahkan pemerintah merealisasikan kebutuhan rumah bagi warga.

"Saya ingin PMD ini tidak hanya fokus pada profit oriented. Tapi juga social oriented," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12843 personDessy Suciati
  2. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1499 personFakhrizal Fakhri
  3. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1487 personAnita Karyati
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1442 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1123 personBudhi Firmansyah Surapati