You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Demo Buruh, Wapres Terhadang Macet
photo Doc - Beritajakarta.id

Demo Buruh, Wapres Terhadang Macet

Kami lakukan pengalihan arus. Salah satunya dari arah Jalan Menteng Raya ke arah Jalan Veteran

Ribuan buruh yang menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara, Rabu (10/12), menyebabkan kemacetan parah di sekitar kawasan itu hingga Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat.

Demo Buruh, Hindari Jl Sudirman - Thamrin

Kemacetan tersebut juga mengakibatkan Wakil Presiden, Jusuf Kalla sempat kesulitan masuk Istana Negara yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Utara. Akhirnya setelah jalur distrelisasi, orang nomor dua di Indonesia itu bisa bisa memasuki kawasan istana.

Pantauan beritajakarta.com, ribuan buruh tampak duduk-duduk di sekitar istana dan kawasan Monas. Sedangkan kendaraan mereka parkir hingga hanya menyisakan satu ruas jalan saja.

Akibatnya pengendara yang datang dari ara Jalan Hayam Wuruk, Jalan Medan Merdeka Barat dan Gambir terjebak macet. Sejumlah pengendara kendaraan yang kesal atas aksi demo itu kemudian melampiaskan kekecewaannya dengan cara menekan gas berulang-ulang dan membunyikan klaksonnya.

Kepala Unit Lalu Lintas Polsek Metro Gambir, Kompol Mukidi mengaku, pihaknya terus berupaya untuk mengalihkan arus lalu lintas agar kemacetan tidak bertambah parah.

"Kami lakukan pengalihan arus. Salah satunya dari arah Jalan Menteng Raya ke arah Jalan Veteran," kata Mukidi.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11010 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1330 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1252 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1248 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye972 personBudhi Firmansyah Surapati