Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendukung langkah Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta yang akan memperketat syarat penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dengan kebijakan tersebut, diharapkan penyaluran KJP akan semakin tepat sasaran.

Kalau penerima KJP tidak tepat sasaran jelas akan memberatkan APBD

"Kalau penerima KJP tidak tepat sasaran jelas akan memberatkan APBD. Dan ada kemungkinan siswa yang betul-betul tidak mampu justru tidak dapat dana KJP," ujar Fahmi Zulfikar, Sekretaris Komisi E DPRD DKI, Minggu (11/1).

Dikatakan Fahmi, dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang Disdik DKI guna membahas masalah KJP ini. Dengan begitu, tahun 2015 diharapkan seluruh dana KJP dapat dinikmati siswa dari keluarga tidak mampu.

"Seluruh pendistribusian kartu KJP akan kami awasi ketat. Jangan sampai muncul kecurangan di tengah jalan," tegas Fahmi.

Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Mohammad Syaiful Jihad menamahkan, upaya memperketat persyaratan penerima KJP jangan sampai mempersulit rakyat miskin, tetapi harus sebagai wujud transparansi agar KJP tepat sasaran.

Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Jakarta pada September 2014 sebesar 412.790 jiwa atau 4,09 persen dari jumlah penduduk Jakarta.

"Artinya kalau setengahnya berstatus pelajar, maka hanya sekitar 206.395 jiwa saja yang berhak memperoleh KJP," ucap Syaiful.

Seperti diketahui, mulai tahun ini setidaknya ada 21 persyaratan yang harus dipenuhi oleh siswa penerima KJP. Syarat tersebut diantaranya tidak merokok, tidak membolos, tidak tergabung dalam sebuah geng, tidak memiliki rumah pribadi, tidak memiliki sepeda motor, tidak memiliki kontrakan, mobil, usaha (toko besar), serta membuat data palsu.

Jika salah satu syarat dilanggar, maka pemberian dana KJP kepada siswa bersangkutan akan langsung disetop. Syarat ini dibuat lantaran mulai tahun depan penerima KJP akan diperluas hingga siswa di sekolah swasta.