You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Wujudkan Transportasi Umum yang Ramah, Pemprov DKI Resmikan Pos Sahabat Perempuan dan Anak
.
photo Wuri Setyaningsih - Beritajakarta.id

Pemprov DKI Resmikan Pos Sahabat Perempuan dan Anak

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin menegaskan komitmennya untuk terus menjadi Provinsi Ramah Perempuan dan Anak. Salah satunya dengan membangun ekosistem transportasi umum massal yang ramah perempuan dan anak melalui Pos Sahabat Perempuan dan Anak yang tersedia di seluruh Stasiun MRT dan LRT, serta Halte Transjakarta.

Jakarta akan terus berkomitmen selain mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum sekaligus membuktikan Jakarta sebagai kota yang ramah perempuan dan anak,

Komitmen menjalankan regulasi tersebut diwujudkan dalam penandatangan nota kesepakatan kerja sama antara Pemprov DKI dan penyelenggara angkutan umum massal, MRT Jakarta, LRT Jakarta dan Transjakarta, Selasa (10/12) di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat. Acara  penandatanganan ini disaksikan langsung oleh 900 duta perlindungan perempuan dan anak  

Keberadaan Pos Sahabat Perempuan dan Anak ini sekaligus menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 1107 Tahun 2019 Tentang perubahan atas keputusan Gubernur Nomor 1043 Tahun 2018 Tentang Daftar Kegiatan Starategis Daerah Pada Poin 13 Tentang Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

PT Transjakarta Bukukan Deviden Rp 40 Miliar

“Pagi ini kita menyaksikan penandatanganan komitmen pos sahabat perempuan dan anak. Pesannya adalah Jakarta akan terus berkomitmen selain mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum sekaligus membuktikan Jakarta sebagai kota yang ramah perempuan dan anak,” ucap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, saat membuka acara tersebut, seperti dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Anies menggarisbawahi bahwa makna sahabat dalam Pos Sahabat Perempuan dan Anak merupakan bagian dari usaha Pemprov DKI membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan bagi perempuan dan anak. Sehingga nantinya petugas yang ada di pos tersebut selain melakukan pelayanan secara pasif (menunggu laporan datang) tetapi juga aktif (mengampanyekan anti kekerasan perempuan dan anak).

”Tempat ini (Pos Sahabat Perempuan dan Anak) kita mempromosikan kesadaran ke warga pengguna angkutan umum massal, bila kita lihat figur perempuan dan anak harus dilihat sebagai ibu atau anak kita sendiri, komitmen itu harus ada di pribadi kita dan kita berharap seluruh stasiun dan halte serta petugasnya ada menggunakan pin Insya Allah akan memberikan perasaan aman dari seluruh pengguna transportasi kita,” pesannya.

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta, Tuty Kusumawati menyampaikan, nantinya pengaduan di Pos Sahabat Perempuan dan anak akan terintegrasi dengan sistem pengaduan yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Tuty juga menerangkan akan ada tiga jenis pelayanan di Pos Sahabat Perempuan dan Anak di masing-masing stasiun dan halte.

“Ada tiga layanan yang diberikan dan sudah terstandar ISO 9001-2015 antara lain Pengaduan, Pendampingan psikologi, Layanan pendampingan hukum, Layanan lainnya adalah rumah sakit terkait visum gratis disediakan Pemprov DKI dan pendampingan ke kepolisian,” jelas Tuty, seraya menambahkan bahwa Pos Sahabat Perempuan dan Anak ini nantinya akan tersedia di 240 halte Transjakarta, 6 Stasiun LRT, dan 13 Stasiun MRT.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1440 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1353 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1271 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1224 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1114 personFolmer