You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Komisi A Dorong Pemprov DKI Optimalkan Payung Hukum Kewajiban Penyerahan Fasos-Fasum Dari Pengembang
.
photo doc - Beritajakarta.id

Komisi A Ingin Penagihan Fasos-Fasum Pengembang Semakin Dioptimalkan

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menginginkan penagihan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) dari pengembang kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta semakin dioptimalkan.

Jangan sampai ada pengembang belum menyerahkan 

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua mengatakan, untuk mengoptimalkan penagihan fasos-fasum dari pengembang diperlukan ketegasan untuk menerapkan payung hukum daerah secara efektif di lapangan. 

"Kita punya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang mengatur kewajiban pengembang menyerahkan fasos-fasum kepada Pemprov DKI," ujarnya, saat melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/2).

Komisi A Bahas Kewajiban Fasos-Fasum Pengembang

Ia menambahkan, untuk memperkuat perda tersebut, sudah diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyerahan Kewajiban dari Pemegang Izin dan Non-Izin yang merupakan penyempurnaan atas Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban Dari Para Pemegang SIPPT Kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Pergub Nomor 12 Tahun 2020 juga menjadi penyempurnaan atas Pergub Nomor 228 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2001," terangnya.

Ia berharap, Biro Hukum Pemprov DKI bersama OPD terkait untuk lebih bertindak tegas menerapkan aturan-aturan hukum yang sudah dibuat bersama DPRD DKI.

"Fasos-Fasum itu akan menjadi catatan aset milik Pemprov DKI. Jangan sampai ada pengembang belum menyerahkan kewajibannya tapi dibiarkan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Pemerintah Setda Provinsi DKI Jakarta, Yayan Yuhanah meyakini, payung hukum yang ada terkait dengan penagihan fasos-fasum bisa diimplementasikan dengan baik.

"Baik perda maupun pergub kita jadikan rujukan untuk melakukan penagihan fasos-fasum kepada pengembang," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1238 personTiyo Surya Sakti
  2. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1187 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1041 personDessy Suciati
  4. Buka POR DWP DKI 2024, Pj Gubernur Teguh Harapkan Olahraga Jadi Budaya Hidup Sehat

    access_time30-10-2024 remove_red_eye940 personTiyo Surya Sakti
  5. Pimpinan Dewan-Pj Gubernur DKI Teken MoU KUA-PPAS APBD 2025

    access_time01-11-2024 remove_red_eye940 personDessy Suciati