You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Kelurahan Pulau Kelapa Gelar Patroli Wilayah Penerapan Sanksi PSBB
photo Suparni - Beritajakarta.id

Dua Pelanggar PSBB di Pulau Kelapa Disanksi Kerja Sosial

Petugas gabungan Tim Gugus Tugas Pulau Aman, Satpol PP dan tim kesehatan

Semoga ini bisa membuat warga jera dan lebih disiplin,

Kelurahan Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu Utara, menggelar patroli wilayah guna menegakkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Lurah Pulau Kelapa, Madi M Dali mengatakan, patroli menyasar pada warung makan, lingkungan warga dan lokasi wisata yang kerap dijadikan tempat berkumpul warga. Hasilnya, petugas mendapati dua warga yang beraktivitas di luar rumah tanpa masker.

Pulau Tidung Lebih Intensifkan Patroli Wilayah

"Pelanggar diberikan masker, dikenakan rompi pelanggar PSBB dan dihukum membersihkan lingkungan di sekitar tempat mereka melakukan pelanggaran," ujarnya, Selasa (19/5).

Menurutnya, dalam penerapan Pergub No.41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi bagi Pelanggar PSBB ini pihaknya mengedepankan cara-cara persuasif dan manusiawi jika kedapatan warga tidak menggunakan masker diberikan masker dan dibuat surat pernyataan. Namun, jika kedapatan melakukan dua kali pelanggaran pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi kerja sosial membersihkan fasilitas umum.

"Semoga ini bisa membuat warga jera dan lebih disiplin, sehingga COVID-19 benar-benar bisa dicegah penularannya," pungkasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1203 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1193 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye998 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye957 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye864 personBudhi Firmansyah Surapati