Sebanyak 13.322 warga binaan di 6 lapas/rutan di DKI Jakarta, diberikan kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Penyerahan kartu BPJS ini secara simbolik diserahkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Saya berharap semua RSUD atau rumah sakit rujukan mau melayani semua pasien, tanpa melihat yang bersangkutan memegang kartu BPJS atau lainnya

Ahok mengatakan, ide awal diterbitkannya BPJS bagi warga binaan di rutan/lapas karena saat berkunjung ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat, ia terkejut karena saat sakit warga binaan itu seolah tak ada yang menanggung biaya pengobatan maupun perawatan mereka. Akhirnya, ia pun berinisiatif agar biaya kesehatan warga binaan ditanggung Pemprov DKI.

Menurutnya, kartu BPJS ini hanya berlaku selama mereka menjalani masa tahanan atau menjadi warga binaan. Jika sudah bebas maka harus mengurusnya kembali di puskesmas tempat tinggalnya.

"Kasihan warga binaan, ketika sakit sepertinya tidak ada yang menanggung biaya kesehatannya. Makanya kita siapkan BPJS, agar mereka terjamin mendapatkan layanan kesehatan. Saya berharap semua RSUD atau rumah sakit rujukan mau melayani semua pasien, tanpa melihat yang bersangkutan memegang kartu BPJS atau lainnya," pinta Basuki usai menyerahkan kartu BPJS kepada warga binaan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (28/2).

Sementara itu, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Mardjoeki, mengatakan, dari total 15 ribuan warga binaan, jumlah penerima BPJS itu sebanyak 13.322 warga binaan. Mereka berasal dari 6 lapas/rutan yang ada di DKI. Pemberian BPJS ini baru terjadi di wilayah DKI pada tahun 2015 ini.

"Warga binaan pemegang kartu BPJS dapat berobat di rumah sakit rujukan. Selama ini memang mereka berobat di klinik yang ada di lapas/rutan. Kita bersyukur adanya program BPJS bagi warga binaan ini," tandas Mardjoeki.