You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
RPTRA di Kepulauan Seribu Ditutup Selama PSBB Ketat
.
photo Suparni - Beritajakarta.id

RPTRA di Kepulauan Seribu Ditutup Selama PSBB Ketat

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kepulauan Seribu kembali ditutup seiring dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Ketat mulai 11-25 Januari 2021.

Ada sembilan RPTRA

Kepala  Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Kepulauan Seribu, Rizki Hamid mengatakan, penutupan RPTRA mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 tahun 2021 tentang Pemberlakuan, Jangka Waktu, dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar.

"Penutupan RPTRA di Kepulauan Seribu ini juga menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta Nomor 1/SE/2021 tentang Penutupan RPTRA Pada Masa PSBB. Ada sembilan RPTRA di Kepulauan Seribu, semua sudah ditutup untuk umum sejak Senin lalu," ujarnya, Rabu (13/1).

RPTRA di Jakbar Tutup Selama Libur Nataru

Rizki menjelaskan, selama ditutup masyarakat dilarang untuk berkegiatan di RPTRA. Untuk itu, ia meminta masyarakat, khususnya anak-anak tetap bisa berolahraga dan beraktivitas positif di rumah.

"Penutupan RPTRA ini bertujuan untuk meminimalisir potensi penyebaran atau penularan COVID-19. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas di RPTRA sebagaimana biasa," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1443 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1362 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1279 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1232 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1120 personFolmer