You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Ketua DPRD Targetkan RAPBD DKI Dibuat Perda
.
photo doc - Beritajakarta.id

Ketua DPRD: Jakarta Harus Punya APBD 2015

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI membahas draft Rancangan APBD DKI tahun 2015 versi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang telah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Mudahan mudahan tidak deadlock. Apapun ceritanya, DKI harus punya APBD 2015

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, berharap RAPBD DKI tahun 2015 hasil evaluasi dari Kemendagri yang dibahas Banggar DPRD DKI secara internal mulai Senin (16/3) ini tidak menemui jalan buntu (deadlock). Prasetyo mengatakan, Jakarta tetap mempunyai APBD 2015, bukan menggunakan APBD Perubahan tahun 2014.

"Mudahan mudahan tidak deadlock. Apapun ceritanya, Jakarta harus punya APBD 2015," katanya di Balaikota, Senin (16/3).

Basuki Prediksi APBD Bisa Digunakan April

Karena itu, politisi PDI Perjuangan ini akan berupaya mendorong Banggar DPRD DKI dan kalangan eksekutif agar menyelesaikan draft APBD DKI 2015 hasil evaluasi Kemendagri ini hingga 20 Maret mendatang.

Ia menargetkan, pembahasan draft RAPBD DKI tahun 2015 dapat dirampungkan sebelum batas tempo.‎ Sehingga RAPBD DKI tahun 2015 nantinya bisa dibuatkan Peraturan Daerah (Perda).

‎"Saya pastikan beres.‎ Tidak akan keluar Peraturan Gubernur (Pergub), saya usahakan keluar Perda," ungkapnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1447 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1370 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1282 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1247 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1123 personFolmer