You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Satgas Covid-19 Kelurahan Semper Timur Giatkan Pengawasan PPKM Darurat Suparni
photo Suparni - Beritajakarta.id

Satgas COVID-19 Semper Timur Gencarkan PMM dan Penegakan Prokes

Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara terus menggiatkan pembatasan mobilitas masyarakat (PMM) serta pengawasan kepatuhan protokol kesehatan dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Ikhtiar bersama agar pandemi cepat teratasi 

Lurah Semper Timur, Cahyo Hudoyo mengatakan, sejak 2-8 Juli sudah dilakukan pendidikan terhadap 30 warga yang kedapatan melanggar aturan penggunaan masker.

"Kita berikan sanksi sosial membersihkan fasilitas umum untuk memberikan efek jera," ujarnya, Jumat (9/7).

Satpol PP Cengkareng Intensifkan Pengawasan PPKM Darurat

Cahyo menjelaskan, dalam periode yang sama juga dilakukan penindakan tegas terhadap pemilik kafe yang melanggar aturan PPKM Darurat.

"Kami lakukan pembubaran kerumunan di dua lokasi kedai minuman," terangnya.

Ia menambahkan, Satgas COVID-19 Kelurahan Semper Timur juga secara persuasif meminta warga untuk menjalankan ibadah di rumah sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

"Ini menjadi ikhtiar kita bersama agar pandemi cepat teratasi dan kita bisa kembali beraktivitas dengan normal, termasuk untuk beribadah di masjid atau tempat ibadah lainnya," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11014 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1331 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1252 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1248 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye972 personBudhi Firmansyah Surapati