You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Bapemperda DPRD DKI Gelar RDP Raperda Perubahan PAM - PAL Jaya
....
photo Folmer - Beritajakarta.id

Bapemperda DPRD DKI Gelar RDP Raperda Perubahan PAM - PAL Jaya

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas usulan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) perihal Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PDAM dan PAL Jaya. Rapat yang digelar secara daring ini dipimpin Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Dedi Supriadi.

Dewan berharap adanya perubahan yang signifikan dari BUMD ini

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Dedi Supriadi mengatakan, perubahan Perda bertujuan menggenjot kualitas pelayanan kedua BUMD yang beralih sebagai perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta sepenuhnya.

"Dewan berharap adanya perubahan yang signifikan dari BUMD ini, pelayanan lebih baik dan bermanfaat sebesar mungkin kepada warga," ujar Didi, Rabu (28/7).

Komisi E Adakan Rapat Dengar Pendapat Revitalisasi Kawasan Monas

Ia menjelaskan, dalam perubahan status hukum perumda, PAM Jaya juga mengusulkan perubahan modal dasar dari Rp 2 triliun menjadi Rp 23,5 triliun untuk meningkatkan layanan keburuhan air bersih bagi warga ibu kota pada tahun 2030 mendatang. Kemudian PD PAL Jaya mengajukan usulan perencanaan bisnis terhadap target RPJMD guna meningkatkan cakupan pelayanan air limbah menjadi 26,44 persen tahun 2022.

"Rencana bisnis PAL Jaya tahun 2018-2022 khusus target layanan air limbah sebesar 25,78 persen melalui sistem perpipaan dan non perpipaan serta bisnis lainnya berupa pelayanan daur ulang, kerjasama operasi IPAL dan layanan laboratorium," jelasnya.

Namun, lanjut Dedi, perubahan status akan diselaraskan dengan perencanaan bisnis yang matang mengingat belum sesuainya pelayanan PDAM dan PAL Jaya bagi warga Jakarta.

"Tingkat layanan PAM Jaya saat ini masih 64 persen serta banyak mendapatkan keluhan. Sementara PAL Jaya meniliki kegiatan ekonomi  sangat potensial, karena ini kota metropolitan seharusnya limbah itu dikelola dengan baik," katanya.

Untuk itu, menurut Didi, perubahan status hukum kedua BUMD akan dibahas secara mendalam melalui rapat Komisi B dan C DPRD DKI Jakarta.

"Dewan yakin ini akan semakin terungkap melalui pembahasan di tingkat komisi, serta masukan masyarakat juga terus bisa berjalan," ucapnya.

Sementara Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Fausal Kahar meminta Raperda  perubahan kedua BUMD dimatangkan dalam potensi kinerja yang ingin dicapai.

"Saya berharap PAM Jaya memiliki perencanaan signifikan terutama  kebutuhan layanan air bersih dan program yang sedang berjalan juga harus dilampirkan. Sedangkan untuk PAL Jaya harus dijelaskan mengenai zona-zona air limbah," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Antisipasi Banjir, Pemkot Jaktim Keruk 13 Waduk

    access_time16-09-2021 remove_red_eye1027 personNurito
  2. Dua Lokasi Wisata Ini Berlaku Ganjil Genap di Hari Jumat Sampai Minggu

    access_time17-09-2021 remove_red_eye840 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. Dinas PPKUKM DKI Adakan Pelatihan Manajemen Koperasi Berbasis Syariah

    access_time17-09-2021 remove_red_eye825 personAldi Geri Lumban Tobing
  4. Kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dan Pelaku Ekonomi Kreatif Jadi Bagian Festival Kolaborasi Jakarta 2021

    access_time16-09-2021 remove_red_eye815 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Kebijakan Baru Vaksinasi COVID-19 di DKI, Moderna dan Pfizer Tersedia di Seluruh Faskes dan Sentra Vaksin

    access_time16-09-2021 remove_red_eye814 personAldi Geri Lumban Tobing